Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANTUAN Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dinilai menjadi kebijakan yang tepat di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, BLTT bisa menopang ekonomi masyarakat terdampak kenaikan harga bbm.
Demikian disampaikan pakar ekonomi Institut For Developmemt of Economics Finance (Indef) Aviliani bahwa, penyaluran BLT BBM oleh Presiden Joko Widodo mesti disikapi positif. “Pemerintah sudah bener kemarin, kasih BLT dulu baru harga (BBM) naik gitu,” ujar Aviliani di Jakarta, Sabtu (2/10).
Aviliani menuturkan penyesiuaian harga BBM menjadi pilihan yang harus diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian nasional, serta untuk menghindari inflasi. “Nah yang masyarakat belum paham adalah memang dampak pada inflasi,” sambung Aviliani.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan BLT berdampak positif bagi masyarakat yang berada dalam kelompok rentan.
"Menurut saya (BLT BBM) cukup membantu, pastinya terutama bagi masyarakat kelompok rentan ya. Meskipun ini bersifat short term. Tapi bagi masyarakat miskin yang hidupnya terbatas dan terkena dampak ekonomi karena penyesuaian harga BBM ini pasti cukup terbantukan," ujar Mamit di Jakarta.
Mamit pun berharap pemerintah harus tetap memberikan stimulus-stimulus lain terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian kelompok rentan. "Saya juga mendorong pemerintah jika ada komoditas pangan yang mengalami kenaikan signifikan pemerintah harus hadir dengan melakukan operasi pasar," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: BLT BBM Lindungi Masyarakat dari Gejolak Kenaikan Harga Global
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Menurut Nindy, bantuan yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk tunai itu akan mampu menjaga daya beli masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved