Jokowi Sentil Proyek Mangkrak

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek puluhan proyek pembangkit listrik yang terhenti di beberapa daerah di Indonesia.

"Saya melihat sendiri banyak sekali proyek berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung, kira-kira ada 30-34 lokasi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35 ribu Mw dan penerapan subsidi listrik tahun 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut Jokowi, proyek-proyek yang mangkrak tersebut telah memakan anggaran besar.

Ia mencontohkan salah satu proyek pembangkit listrik yang terhenti selama 7-8 tahun di Kalimantan Barat telah menghabiskan Rp1,5 triliun.

"Lalu di Gorontalo, misalnya, yang sudah dibangun sejak 2007, baru 47% sudah berhenti. Ini tentu perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan," ujar Jokowi.

Ia mewanti-wanti agar prioritas pembangunan pembangkit listrik diberikan kepada daerah yang masih kekurangan pasokan.

Percepatan pengadaan listrik, menurutnya, bisa dengan pengadaan pembangkit listrik yang mudah dipindahkan (mobile) atau pembangkit listrik terapung (vessel power plant).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka setuju proyek-proyek mangkrak diaudit BPKP.

Penyebab proyek mangkrak, menurutnya, berkaitan dengan pembebasan lahan serta kemampuan finansial produsen swasta (IPP).

Di masa datang, PLN akan memperketat persyaratan bagi IPP yang mengikuti tender.

Ia menegaskan, proyek-proyek yang mangkrak bukan bagian dari proyek 35 ribu mw.

Sebagian besar merupakan bagian dari program percepatan (fast track programme) tahap I dan II.

Proyek prioritas

Di luar proyek 35 ribu Mw, pemerintah pun masih berupaya mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas.

Dari 30 proyek prioritas yang dikawal Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPI), sebagian masih mandek.

Faktornya antara lain masih ada proyek yang belum mengantongi studi kelayakan.

Ada pula proyek berskema kemitraan dengan swasta yang kurang diminati investor sehingga proses tendernya terhambat.

"Baru lima yang tadi dibahas," ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, kemarin.

Lima proyek itu ialah proyek kilang Tuban, kilang Bontang, Tol Serang-Panimbang, sistem penyediaan air minum Umbulan, dan jalur trans-Sumatra.

Dua di antaranya, yaitu proyek ruas Tol Panimbang-Serang serta Kilang Tuban, siap masuk proses tender pada semester II 2016 ini.

"Selain dua itu, proyek siap tender lainnya ialah Palapa Ring Timur dan PLTU Indramayu," imbuhnya.

Staf Ahli Kementerian PU-Pera Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, pemerintah baru memutuskan skema pendanaan untuk tol Serang-Panimbang.

"Bentuknya investasi dengan dukungan VGF (viability gap fund) pemerintah. Jadi polanya campuran. Skemanya seperti itu dan segera lelang." (Tes/Jay/Ant/E-2)