Pemerintah Optimistis Capai Swasembada Beras

MENTERI Perdagangan Thomas Trikasih Lembong optimistis Indonesia dapat mewujudkan cita-cita swasembada beras dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan koordinasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (21/6), yang juga dihadiri Anggota IV BPK Rizal Djalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta pengamat pertanian Bustanul Arifin.

Apa yang diungkapkan Lembong bukan tanpa alasan. Mendag memaparkan, pada 2015, impor beras yang dilakukan pemerintah hanya 1,5 juta ton. Bandingkan dengan jumlah konsumsi masyarakat Tanah Air yang mencapai 30 juta ton per tahun.

"Impor kita hanya 5%. Bisa dikatakan kita sudah swasembada beras 95%," ucap Lembong.

Selain itu, Lembong juga menggarisbawahi keseriusan pemerintah yang saat ini menggalakkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perberasan nasional.

"Kita lihat sendiri bagaimana program pembangunan waduk saat ini. Selama ini, saya tidak pernah melihat program pembangunan waduk yang seserius ini," tutur Lembong.

Menurut Mendag, pembangunan tersebut sangat krusial karena sifatnya yang mendasar bagi pertanian.

"Kalau mau meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, kita memang butuh air, sesederhana itu saja. Dengan dibangunnya waduk-waduk ini, saya yakin sistem irigasi, praktik serta peralatan pertanian, dalam lima sampai 10 tahun ke depan, akan segera menyusul dan mewujudkan swasembada beras," jelasnya.

Kendati demikian, Bustanul mengatakan untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras, masih banyak hal yang harus dilakukan.

"Kita masih kurang dalam riset di bidang korelasi antara komoditas dan tingkah laku permintaan konsumen. Ini sangat berpengaruh," ujar Bustanul.

Ia mencontohkan, ketika di Banyuwangi, Jawa Timur, sedang panen raya padi, tetapi di Denpasar, Bali, harga beras melonjak tinggi, padahal jarak antar dua kota itu hanya empat jam.

"Masalahnya di sini adalah karena karakter permintaan beras masyarakat Denpasar berbeda dengan beras yang diproduksi di Banyuwangi," ungkapnya.

Hal itu, lanjut Bustanul, juga merupakan satu faktor utama yang menyebabkan adanya gejolak harga.

Selain itu, ia mengungkapkan masa pascapanen di Tanah Air masih belum diperhatikan secara maksimal.

"Dari 120 ribu penggilingan yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang memiliki kualitas bagus. Kita perlu mendorong investasi lokal dalam segi ini. Konsolidasi penggilingan-penggilingan kecil juga harus dilakukan."

Ia juga menekankan harus adanya reformasi kelembagaan. "Di atas kertas, pendirian kelembagaan pangan baru sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 masih belum terimplementasi dengan baik," tuturnya

Jika semua itu bisa dilakukan, sambung Bustanul, stabilitas harga pangan dan peran strategis cadangan pangan negara, sebagai tujuan jangka pendek, pasti dapat terwujud.

"Sementara untuk target jangka panjang, kebijakan ekonomi inklusif, fiskal, manajemen stok, nilai tukar, peran perdagangan juga terjamin." (Pra/OL-5)