Kebijakan Pangan Nasional Bermasalah

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat ada sejumlah masalah pada kebijakan pangan nasional yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota IV BPK Rizal Djalil di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/6).

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, permasalah tersebut terungkap setelah pihaknya selesai melakukan audit kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja pengasaan dan penyaluran pupuk.

"Permasalahan mendasar adalah sejauh mana Indonesia dapat mengalkulasi kebutuhan pangannya secara tepat dan akurat, serta menggunakan strategi yang jitu untuk melaksanakan pengadaan pangan nasional," terangnya.

Selain itu, menurutnya, akar masalah pengadaan pangan nasional juga ada pada ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah. Ia melihat, ada perbedaan data yang signifikan terkait produksi, distribusi, konsumsi, hingga ketersediaan luas lahan yang ada di Indonesia.

Tidak hanya itu, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Blucer Welington menambahkan, ketersediaan data yang valid menjadi penting untuk tolak ukur pengambilan kebijakan apakah suatu komoditas harus dipenuhi melalui impor atau sekadar mengandalkan hasil produksi dalam negeri.

Ia mengakui, sampai saat ini di dalam data dan hasil pemeriksaan, setiap ada masalah impor selalu menjadi sesuatu yang diperdebatkan. "Memang dasar rasionalisasi pengadaan impor harus diperjelas yang harus menggunakan data produksi," ujarnya.

Sehingga, BPK meminta kepada pemangku kebijakan agar lebih memanfaatkan teknologi dalam melakukan validasi data, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya penggunaan satu data agar semua kebijakan, termasuk pengadaan pangan nasional bisa tepat sasaran. Namun demikian, BPK belum mau membeberkan secara lebih detail terkait hasil audit tersebut.

"Kami hanya ingin memberi rekomendasi yang terbaru berdasarkan ahli bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang sudah lama terjadi sehingga suatu saat Indonesia bisa punya angka produktivitas yang akurat dan rasionalisasi impor yang jelas," tandas Blucer. (OL-2)