PLN Buka Opsi Penaikan Tarif

PT PLN (persero) menyiapkan beberapa skenario terkait keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak usulan anggaran subsidi listrik Rp57,18 triliun dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Salah satunya menaikkan tarif listrik untuk menutupi alokasi anggaran subsidi listrik yang hanya dipatok Rp38,38 triliun tersebut.

Keputusan parlemen juga mencakup penundaan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan listrik golongan 900 volt ampere (VA) tahun ini. Padahal, dari 22 juta pelanggan listrik golongan tersebut terdapat sekitar 18 juta pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi.

Dirut PLN Sofyan Basir meyakini pemerintah akan mencari skema penyelesaian yang terbaik. Dampak dari pembengkakan subsidi listrik kemungkinan besar akan dialihkan pada RAPBN 2017 mendatang.

"Pasti ditambah, tetapi di tahun depan, bukan tahun ini. Kalau enggak ditambah, kan bisa kena ke penaikan tarif," ujar Sofyan saat acara buka puasa bersama 3.127 anak yatim di Jakarta, Kamis (16/6) malam.

Berdasarkan kalkulasi pemerintah, bila anggaran tidak ditambah, pencabutan subsidi ditunda dan tidak adanya penaikan tarif dasar listrik (TDL), kebutuhan dana akan menggelembung sampai Rp63,74 triliun atau kekurangan sekitar Rp25 triliun.

"PLN telah menyiapkan skenario agar pembengkakan subsidi listrik bisa tertutupi. Walaupun berat, PLN terpaksa menyiapkan opsi menaikkan tarif listrik," kata Sofyan.

Kendati demikian, langkah itu harus didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. "Saya yakin pemerintah juga paham, tetapi ya nanti kita rapatkan lagi. Niat asal kami memberikan subsidi yang benar-benar layak menerima. Karena setelah ditelusuri, hanya 4 jutaan pelanggan yang layak dari total 22 juta yang menerima subsidi saat ini," paparnya.

Pakai pinjaman
Opsi lainnya untuk menambal subsidi tersebut ialah PLN akan menggunakan potensi dana pinjaman dari perbankan nasional sebesar Rp22 triliun. Kucuran dana itu setidaknya dapat menutup estimasi kekurangan sebesar Rp25 triliun itu. Saat ini PLN masih menggunakan subsidi tahun berjalan sebesar Rp38,39 triliun.

"Kalau sampai terjadi kekurangan, kita cari dana. Toh, alokasi subsidi Rp38,39 triliun kan perhitungan awal jika subsidi berjalan tepat sasaran," imbuh Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto.

Pun apabila terjadi kekurangan, sambung dia, sebagai perusahaan negara akan menyerahkan proses audit terlebih dahulu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perseroan juga berupaya melakukan efisiensi agar likuiditas tetap terjaga. Efisiensi yang paling besar di sektor energi. Tahun lalu perseroan berhasil mencapai efisiensi sebesar Rp42 triliun. Salah satunya, imbuh Sarwono, yakni dengan secara bertahap terus mengurangi kerugian (losses). Setiap tahun, korporasi setidaknya berupaya mengurangi losses makro 0,5%-1%.

"Pengurangan losses di Pulau Jawa bagus, cuman kalau di luar Pulau Jawa agak kurang karena wilayah kita kepulauan," tandasnya. (E-4)

tesa@mediaindonesia.com