Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyebut ada sejumlah nama pejabat atau penyelenggara negara yang terkonfirmasi masuk daftar dokumen dan keuangan pajak 'Panama Papers' yang bocor. Namun, ia belum bisa menyebutkan daftar nama-nama tersebut.
"Ada sekitar 15 nama pejabat atau penyelenggara negara yang terkonfirmasi masuk daftar Panama Papers," kata dia dalam diskusi yang bertajuk 'Apa Kabar Skandal Panama Papers?' di Jakarta, Jumat (17/6).
Kendati demikian, kata Agus, pihaknya masih terus mengecek daftar nama-nama orang Indonesia yang masuk dokumen tersebut.
Seperti diberitakan, pada April 2016 lalu sejumlah negara digegerkan dengan bocornya dokumen keuangan dan pajak dari kantor akuntan publik Mossack Fonseca yang melibatkan banyak nama pengusaha termasuk berasal dari Indonesia.
Saat ini, PPATK terus membangun kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengecek daftar nama-nama warga negara Indonesia yang masuk dalam dokumen tersebut. Juga, membangun kerja sama internasional antara Indonesia dan Malaysia serta Australia dalam menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen Panama Papers.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan, pemerintah harus menyikapi secara tegas terkait adanya pejabat publik yang tersangkut dalam dokumen Panama Papers. Ia menekankan dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempunyai sikap tegas.
"Butuh sinyal kuat dari Presiden jika Indonesia ingin memperbaiki transparansi aspek keuangan. Keinginan politik dari Presiden sangat dibutuhkan," kata dia.
Ia menambahkan, Jokowi seharusnya mengeluarkan instruksi untuk meminta semua pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera melapor jika namanya masuk dalam dokumen tersebut.
Selain itu, perlu ada komite etik yang memiliki integritas dan independen untuk memeriksa apakah ada pelanggaran etik di sana. "Dua langkah tersebut harus dimiliki oleh Presiden," tandasnya. (Nur/OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved