AKLI dan APEI Siap Bantu Program Listrik 35.000 MW

PRESIDEN Joko Widodo menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan tidak sedikit yang meragukan pemerintah dapat mewujudkan program listrik 35.000 MW dalam lima tahun. Presiden Jokowi menyebutkan, keraguan ini bukan tanpa alasan karena selama ini setelah 70 tahun merdeka, Indonesia hanya memiliki 53.000 MW.

"Ini kok dalam lima tahun mau tambah 35.000 MW, apa mungkin? Sekali lagi ini bukan target tapi kebutuhan. Jadi saya sampaikan kepada menteri, dengan cara apapun ini harus bisa diselesaikan. Kalau biasa kerja satu shift, ya kita kerja tiga shift. Dikerjakan siang malam," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).

Pihaknya bertekad untuk terus merealisasikan proyek listrik 35.000 MW tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat Indonesia. Presiden pun menginstruksikan para menterinya untuk dapat bekerja keras dalam rangka mewujudkan proyek tersebut.

Hingga kini, pemerintah sudah menandatangani sebanyak 17.300 MW yang tersebar di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Pembangkit listrik ini paling banyak berbahan gas seperti Mobile Power Plan dan PLTG.

AKLI dan APEI pada kesempatan itu mengeluhkan kepada Presiden Jokowi mengenai kesulitan yang mereka hadapi terkait dengan perizinan usaha dan sertifikasi tenaga kerja. Dalam menjalankan operasinya, sekitar 80 persen anggota AKLI belum berbadan hukum dan tidak mampu memperpanjang izin usaha karena diharuskan berubah menjadi PT dan memiliki banyak tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebagai syarat perizinan usaha.

Mereka juga melaporkan kepada Presiden mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih akibat dari UU Jasa Konstruksi, UU Ketenagalistrikan dan UU Ketenagakerjaan. Hal itu dirasakan berat bagi anggota AKLI dan APEI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki MEA.

Lebih lanjut Presiden pun mengakui bahwa permasalahan perizinan ini emang masih harus dibenahi, tidak hanya pada persoalan kelistrikan namun juga di semua sektor usaha. Ia kemudian menceritan kegeramanya terkait dengan peraturan daerah (perda) yang tidak produkti hingga menyebabkannya harus menghapus 3.143 di antaranya. Menurutnya, di era kompetisi saat ini, perlu kecepatan dalam memutuskan dan bertindak di lapangan.

"Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami. Bapak dan Ibu pasti mengalami juga," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh AKLI dan APEI dalam proyek listrik 35.000 MW. "Saya akan sangat senang kalau yang 35.000 MW ini semua anggota dari APEI dan AKLI bisa terlibat dalam proyeknya serta dalam mendistribusikannya ke rumah tangga. Yang bisa melakukan semuanya ya bapak ibu semua. Masa PLN mau sambung sendiri," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APEI, Puji Mahardi mengatakan pihaknya mendukung penuh segala program pemerintahan Presiden Jokowi khususnya dalam proyek listrik 35.000 MW beserta infrastruktur lain.

"Kami siap mendukung sepenuhnya program pemerintah, terutama proyek ini," tandasnya.

Pihaknya menjamin bahwa pemerintah tidak akan berjaan sendirian menghadapi masalah tersebut. APEI dan AKLI menyatakan mereka siap membantu dalam mewujudkan program pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia.

"Percayalah, pemerintah tidak sendirian untuk hal ini. Puluhan ribu pasukan kami, instalir listrik, kami siap membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia," pungkasnya. (X-11)