Pemerintah Turunkan Lifting Migas

ANJLOKNYA harga minyak dunia membuat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi meredup. Kondisi itu membuat pemerintah menurunkan optimismenya terhadap profil lifting migas.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2016, pemerintah merevisi asumsi lifting minyak dari 830 ribu Barrel Oil Per Day (BOPD) menjadi 810 ribu BOPD. Sedangkan, lifting gas bumi juga diturunkan dari 1.155 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD) menjadi 1.115 ribu BOEPD.

Penurunan lifting ini disayangkan anggota Komisi VII DPR RI. Mereka pun menuding rumitnya perizinan di ranah migas juga menjadi penyebab enggannya investor mengembangkan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

"Soal lifting minyak memang yang diusulkan pemeribtah sangat menyedihkan. Ini produksi terendah dalam 50 tahun terakhir. Kita mengandalkan lapangan tua, sedangkan lapangan baru kita jarang menemukan. Proses ngebor saja perizinan sampai 100 izin," cetus Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Kurtubi dalam rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (persero), PT Pertamina (persero) dan SKK Migas.

Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah menjelaskan penurunan profiling lifting gas bumi menunjukkan sikap pemerintah yang lebih realistis. Dia mencontohkan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2016 yang dipatok US$ 50 per barel. Namun, kondisi harga minyak dunia kemudian merosot di bawah US$ 30 per barel.

Menurut Zikrullah wajar jika para investor migas sengaja menunda aktivitas seperti pemboran (drilling) lantaran dinilai kurang ekonomis. Sebelumnya, sinyal redupnya kegiatam eksplorasi sudah ditangkap SKK Migas yang menyatakan akan disokong dengan kegiatan workover.

"Tapi ternyata tidak terkejar juga. Jadi rasanya tidak masalah jika tahun depan target lifting minyak turun di kisaran 760 ribu BOPD. Ya karena memang tidak ada pemboran," pungkas Zikrullah. (OL-2)