Pemerintah Harus Rumuskan Strategi Berjangka Soal Pangan

GEJOLAK harga pangan pada Ramadhan kerap menjadi persoalan menahun yang seolah sulit diurai. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah belajar dari masa lalu dengan merumuskan strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

"Tidak bisa lagi pemerintah buat planning ad hoc atau sesaat. Harus ada perencanaan dengan berbagai skala prioritas," tutur Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani saat meninjau Thamrin City mengenai pasokan selama Ramadhan, Selasa (14/6).

Terkait upaya pemerintah yang membuka pintu importasi seluas-luasnya dalam rangka meredam harga beberapa komoditas strategis seperti daging sapi, pihaknya menilai kebijakan itu bukan solusi yang tepat. Melainkan laiknya memadamkan api. Semestinya, pemerintah memperbesar atensi terhadap jalur distribusi, ketersediaan pasokan dan sistem regulasi yang menjadi acuan.

"kalau pemerintah punya sistem penanggulangan yang bener, kenaikan harga yang tidak wajar gak perlu terjadi. Konsepnya, jangan saat kebakaran terjadi baru kita padamkan," cetusnya.

Kadin dalam hal ini tidak hanya ingin sekedar mengkritisi, Rosan memastikan pelaku usaha telah berkomitmen membantu pemerintah menstabilkan harga pangan selama bulan Puasa hingga Lebaran. Fokusnya memang menyasar beberapa komoditas pangan, misalnya daging ayam, daging sapi, beras, telur dan bawang merah.

Kontribusi menstabilkan harga juga diwujudkan melalui koordinasi dengan Kadin di tingkat daerah dengan mengusung sistem berbasis online. Hal itu tidak lepas dari keluhan dunia usaha di daerah ihwal pergejolakan harga di Ibu Kota seringkali berimbas ke daerah.

"Kemajuan teknologi sebenarnya akan mempermudah pengawasan di proses produksi, distribusi hingga penjualan produk. Sistem online yang efektif berjalan akhir tahun ni akan mengintegrasikan pengawasan kadin pusat dan kadin daerah. Nantinya data itu akan dikomparasikan dengan data pemerintah," terang Rosan yang turut menyayangkan perbedaan data acuan pangan yang digunakan antar kementerian/lembaga. (OL-2)