Peran KUD Mesti Dihidupkan Lagi

PEMERINTAH diminta mengembalikan popularitas dan peran koperasi unit desa (KUD) dalam upaya lebih memberdayakan petani dan nelayan.

Selama ini pemerintah dinilai kurang memperhatikan KUD, padahal lembaga itu sangat dibutuhkan masyarakat perdesaan.

Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Herman YL Wutun menyebut sejak era reformasi jumlah KUD tidak berkembang, malah yang aktif semakin sedikit.

Pada zaman Orde Baru, kata Herman, jumlah KUD mencapai 9.000 unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga.

Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif hanya 30%.

"Mungkin tinggal 30% dari 9.000 KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD," cetus Herman dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

KUD dahulu kala dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin.

Apalagi, sambung dia, pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan. Dia pesimistis program tersebut bisa tercapai bila petani tidak diberdayakan, yang salah satu caranya melalui peran KUD.

"Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil. Orang miskin hanya bisa berkoperasi. Kalau KUD enggak diperhatikan, rakyat kecil enggak bisa bangkit," tukasnya.

Di tempat berbeda, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menginginkan KUD dihidupkan untuk membantu menyerap hasil tangkapan nelayan tradisional di berbagai daerah serta membantu menurunkan beban biaya para nelayan.

"Mekanisme pasar selayaknya dapat diciptakan pemerintah daerah dan masyarakat dengan menghidupkan KUD agar harga hasil tangkapan juga bisa bagus," kata Susi, kemarin.

Sementara itu, Ekskutif Vice President Bisnis Program Pangan dan Kemitraan PT Bank Rakyat Indonesia Tri Wintaryo mengatakan pada Agustus 2016 nanti, tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri, bakal meluncurkan Kartu Tani.

Kartu itu bakal mengintegerasikan kebutuhan petani, pemerintah, dan BUMN yang menangani sektor pertanian.

"Kartu itu buat memantau kebutuhan pupuk dan bibit petani. Hasil panennya juga terpantau. Bank yang memberikan pembiayaan jadi bisa menghitung berapa kebutuhan petani dengan Kartu Tani itu," tutur Tri.