Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PEMERINTAH tengah mempertimbangkan opsi pemotongan belanja hingga Rp70 triliun. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang usulan yang disampaikan pemerintah kepada parlemen di dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 50 triliun.
“Memang bisa saja lebih besar, tapi sekarang yang dibicarakan masih Rp50 triliun. Usulan itu masih dibahas di dalam pemerintahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di kompleks parlemen, Senin (13/6).
Darmin menilai ruang pemangkasan belanja pemerintah memang tak terhindarkan. Pemangkasan itu tetap akan terjadi seandainya defisit anggaran tetap melebar dan aturan pengampunan pajak juga berlaku secara efektif. “Memang dengan itu pun kelihatannya tetap akan agak berat,” ujar dia.
Ia memahami akan lebih sulit bagi tiap kementerian lembaga untuk melakukan penghematan dan penyesuaian terhadap anggaran belanja. “Tapi kan karena memang dananya ga ada. Dan memang pada prakteknya biasanya susah juga bagi kementerian kementerian. Tapi ya biasanya kementerian keuangan akan mencoba menghitung lagi saja,” kata dia.
Dalam pembahasan postur anggaran APBN-P 2016, anggaran belanja pemerintah dipangkas Rp 50 triliun. Dampaknya, seluruh kementerian lembaga pemerintah bakal melakukan berbagai penyesuaian anggaran. Sasaran pemotongan anggaran kementerian lembaga merupakan belanja operasional dan belanja non prioritas.
“Harapannya dengan memotong Rp 50 triliun itu tetap tidak mengurangi outcome,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk tetap bisa mendongkrak penerimaan. Salah satunya melalui agenda pengesahan aturan pengampunan pajak yang masih cukup alot dibahas dengan parlemen. Pengampunan pajak dijadikan sebagai jaring pencegah pemotongan belanja yang jauh lebih besar. Pemerintah memperkirakn sedikitnya penerimaan sebesar Rp 165 triliun dapat diamankan dari tarif deklarasi pengampunan pajak.
“Kalau tidak ada penerimaan tax amnesty, maka pemotongan belanja bisa sekitar Rp250 triliun,” ujar Bambang. (X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved