Pemerintah Harus Waspadai Lonjakan Kemiskinan

KEPUTUSAN pemerintah memangkas belanja dalam RAPBN-Perubahan 2016 bisa membuat efek domino yang buruk bagi kemiskinan. Potensi ini timbul lantaran pemangkasan di pos pendidikan dan sosial dilakukan saat daya beli masyarakat dihimpit tingginya harga bahan pokok dan kebutuhan untuk tahun ajaran baru mendatang.

"Kalau anggaran dipotong, bantuan sosial dipotong, masyarakat kita lagi terhimpit harga pangan naik, penerimaan siswa baru. Ini tekanan daya beli yang sangat besar. Angka kemiskinan akan naik," ungkap pengamat ekonomi Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Minggu (12/5).

Daya beli masyarakat akan semakin menurun kalau anggaran belanja dipangkas. Disisi lain defisit anggaran yang terbentang lebar merupakan potensi ancaman bagi negara.

Dalam Rancangan Undang-Undang APBN-P pemerintah mewacanakan pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp40,58 triliun dan anggaran yang ditransfer ke daerah dikurangi Rp11,87 triliun.

Pemangkasan terjadi pada pos belanja ekonomi sebesar Rp12,96 triliun, belanja pendidikan Rp10,57 triliun, dan belanja perlindungan sosial Rp9,8 triliun.

"Harus dipahami juga yang pertama di dalam APBN-P ada beberapa faktor yang menyebabkan belanja dipotong, faktor global memengaruhi ekspor nantinya pengaruh ke penerimaan. Juga penerimaan migas yang merosot, ini membuat belanja terpaksa dipangkas jika tidak ingin defist melebar," terang Bhima.

Opsi lain adalah menerbitkan surat utang yang kini gencar dilakukan kementerian keuangan. Opsi ini menurut Bhima hanya menunda resiko besar untuk tahun depan. Bhima menilai urgensi saat ini ialah mengelola penganggaran agar tidak melulu terjebak siklus defisit

"Kita mencatat defisit 2011 masih 1, 2%, 2016 melonjaknya 2,48%, toleransi UU kan 3%, posisi sekarang ini udah warning. Satu-satunya jalan memang memotong anggaran, " lanjutnya.

Sayangnya, Bhima melihat pemangkasan anggaran tidak tepat momentum jika dilakukan saat daya beli tidak mampu mendompleng pertumbuhan ekonomi. "Kalau kami dari INDEF prediksinya tahun ini perekonomian tidak akan diatas 5%, " pungkasnya. (OL-2)