KPPU Desak Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi

RANTAI distribusi sejumlah komoditas pangan strategis yang tergolong panjang, dituding menjadi akar permasalahan munculnya gejolak harga yang tidak wajar hingga celah permainan kartel. Pemerintah pun diminta bertindak tegas membenahi rantai distribusi.

"Semua persoalan terkait pangan ini kan menyangkut rantai distribusi yang panjang. Sudah jadi tugas pemerintah untuk menyederhanakan itu," tutur Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Ra'uf, Minggu (12/6).

Beberapa komoditas yang mendapat sorotan tajam lantaran mengalami lonjakan kenaikan harga secara drastis, yakni daging ayam dan daging sapi. Untuk harga daging ayam misalnya, bahkan sudah meroket sebelum Ramadhan, di kisaran Rp30 ribu per kg.

Kini, harga daging ayam sudah tembus Rp35 ribu-Rp40 ribu per kg. Meski belum mengendus adanya praktik kartel dalam perdagangan daging ayam selama bulan Ramadhan, namun KPPU dikatakannya tengah menelusuri rantai distribusi komoditas tersebut, utamanya yang ditujukan ke pasar tradisional.

"Kami lihat margin keuntungan banyak dinikmati di level tengah. Karena harga di peternak sendiri tetap rendah ketika harga naik begini. Cuma siapa yang dimaksud level tengah, itu yang sedang kami telusuri. Rantai distribusi ayam ke pasar itu panjang, dari peternak ke distributor, lalu ke bakul, terus ke distributor kecil kemudian ke pasar dan berakhir konsumen," paparnya.

Sebelumnya, KPPU mengungkapkan praktik kartel yang melibatkan sedikitnya 12 perusahaan terindikasi memainkan harga ayam di pasar dengan cara monopoli. Sejauh ini pihaknya masih tetap berkutat melanjutkan proses pengadilan terhadap belasan perusahaan tersebut.

Selain memangkas rantai distribusi, KPPU juga telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mendorong BUMN seperti PT Berdikari (persero) untuk masuk ke dalam sektor hulu peternakan ayam. Pasalnya, sektor hulu masih didominasi swasta.

"Hulu itu juga harus ditata. Dari awal kita usul dorong BUMN berusaha dari hulu ke hilir di peternakan ayam. Tapi untuk kali ini, kita prioritaskan ke hulu dulu. Itu bisa mengurangi dominasi swasta," pungkas Syarkawi. (OL-2)