Pemerintah Genjot Proyek Strategis di Sektor Kelistrikan

KESUNGGUHAN pemerintah membangun proyek strategis di sektor kelistrikan dilandasi kebutuhan masyarakat dan industri di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat me­nyaksikan peletakan batu pertama proyek PLTU Lontar Unit IV di Desa Lontar, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

"Kebutuhan listrik di Jawa dan Bali mencapai 19 ribu Mw pada 2019. Itu kenapa saya ngotot 35 ribu Mw harus dikerjakan. Jika listrik tidak ada di desa, usaha kecil seperti penjahit dan kerajinan tidak bisa berjalan optimal. Inilah kenapa 35 ribu Mw kita kejar karena tidak mau kalah dengan negara lain yang terang benderang," kata Jokowi.

PLTU Lontar yang berkapasitas 315 Mw merupakan proyek PT PLN (persero) Unit Induk Jawa Bagian Barat. Penandatanganan kontrak pembangunan PLTU Lontar dilakukan pada 17 September 2015 dengan efektif kontrak 1 April 2016. Nilai kontraknya mencapai Rp6,8 triliun.

Presiden meminta proyek itu rampung enam bulan lebih awal dari target 48 bulan. Oleh karena itu, Presiden meminta Dirut PLN Sofyan Basir mengawasinya. "Kalau tidak diikuti, kalau tidak diawasi, kalau tidak ke lapangan, bisa meleset dari target."

Sebelumnya, Kamis (9/6), Presiden telah menyaksikan penandatanganan penuntasan biaya PLTU Batang di Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 Mw senilai Rp56,7 triliun (Media Indonesia, 10/6).

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, dengan tuntasnya pembiayaan PLTU Batang, pembangunan fisik dapat dimulai dengan target operasional pada 2019.

Di sisi lain, proyek tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer yang ditargetkan Jokowi selesai pada 2018 ternyata masih terkendala peta tanah yang harus direvisi.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengakui pihaknya berupaya agar cepat tuntas. "Ada warga minta ganti rugi, padahal tanah itu berada di wilayah taman hutan rakyat."

Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang di Provinsi Lampung, menurut Asisten Bidang Ekbang Adeham, ditargetkan selesai bertahap pada 2018 dan 2019. "Soal pembebasan lahan, kalau ada pihak yang dirugikan dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Insya Allah selesai." (Pol/SY/NV/AB/X-4)