LPS Nilai Kinerja Perbankan Stabil

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) menilai kondisi perbankan umum di Indonesia masih stabil. Hal itu tergambar dari rasio permodalan bank atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan umum saat ini sebesar 21%.

"Rasio kredit macet juga naik, ,tapi dalam tahap bisa ditoleransi di level 2,9%. Lalu masih ada juga perbankan yang memperoleh profit, jadi secara umum masih stabil," ucap anggota Dewan Komisioner LPS Desty Damayanti di Jakarta, kemarin (Kamis, 9/6).

LPS juga menilai kinerja perbankan di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif meski secara umum melambat. Hingga akhir Maret 2016, total simpanan di bank yang dilaporkan ke LPS mencapai Rp4.550 triliun dan jumlah rekening 179.821.600.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan simpanan perbankan tersebut berdampak pada pertumbuhan aset LPS. Per akhir April 2016, total aset LPS mencapai Rp66 triliun dan setiap tahun naik rata-rata 29,47%.

"Pertumbuhan kinerja ini menjadi modal buat LPS menjamin simpanan nasabah di bank dan ikut menjaga stabilitas sistem perbankan seperti yang diamanatkan UU LPS dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan," ucap Fauzi, kemarin.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Keuangan LPS Budi Santosa menyebut dari total aset LPS sebesar Rp66 triliun, 95% merupakan investasi surat berharga negara (SBN) dengan rata-rata pertumbuhan 25,62% per tahun. Dari investasi itu, tahun lalu LPS memperoleh pendapatan Rp3,44 triliun atau naik rata-rata 23,19%.

"Hingga akhir April 2016, LPS telah membukukan pendapatan investasi Rp1,54 triliun dari target tahun ini Rp4,17 triliun," ucap Budi.

Pada bagian lain, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberi kemudahan fasilitas pinjaman bagi pemerintah daerah yang ingin mempercepat pembangunan daerah mereka.

"Ini produk khusus hanya bisa dijalankan SMI, sebab perbankan tidak memiliki tools untuk itu. Dengan kita menjadi perpanjangan tangan Kementerian Keuangan, ada garansi untuk pembayaran cicilan dari pemda," jelas Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini di Jakarta, kemarin.

Fasilitas itu dapat menjadi solusi bagi pemda yang ingin membangun proyek bernilai komersial rendah yang tidak dimungkinkan menarik investasi dari swasta.(Jes/Dro/E-1)