Jangan Adiksi pada Ampunan Pajak

USULAN postur APBN-P 2016 dari pemerintah dinilai menanggung risiko fiskal yang tinggi bagi keuangan negara. Risiko tersebut terutama muncul dari keputusan pemerintah memasukkan estimasi penerimaan dari tarif pengampunan pajak di dalam APBN-P 2016. Padahal, aturan pengampunan pajak saat ini belum kelar dibahas di tingkat panitia kerja Komisi XI.

Bukan main-main, estimasi penerimaan yang dipertaruhkan pemerintah mencapai Rp165 triliun yang berasal dari tarif deklarasi pajak yang dimasukkan ke APBN-P. Bila estimasi itu gagal, pemotongan belanja di APBN-P bisa melonjak dari Rp50 triliun menjadi Rp250 triliun (Media Indonesia, 9/6).

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir, mengungkapkan pertaruhan pemerintah di APBN-P 2016 amat besar. Menurutnya, pemerintah seolah hanya bergantung pada pengampunan pajak. Padahal, pembahasan aturan kebijakan pengampunan pajak masih belum mencapai titik temu.

"Semestinya pemerintah enggak boleh memasukkan (estimasi Rp165 triliun) itu. Kalau sudah dimasukkan ke sana, seolah-olah RAPBN-P ini tumpuannya hanya tax amnesty," ujar dia seusai rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, kemarin (Kamis, 9/6).

Menurutnya, parlemen saat ini masih mendalami berbagai kesiapan jika pengampunan pajak dilaksanakan. "Belum sampai ke tarif. Kami masih pelajari berbagai cluster-nya, mulai kesiapan bank yang menampung (repatriasi) dan semacamnya. Itu harus kami bahas hati-hati. Intinya orang harus merasa aman dengan tax amnesty," ujar dia.

Ketua Panja Pengampunan Pajak, Soeprayitno, mengungkapkan timnya tetap menargetkan beleid tersebut sudah dapat dijalankan efektif pada awal Juli. "Kita targetkan Juni selesai dan 1 Juli bisa jalan."

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, berpendapat pemerintah seharusnya fokus menggali potensi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target dan bukan terlalu bergantung pada tax amnesty.

"Kalau pemerintah terlalu berharap, preseden politik jadi luar biasa, bisa jadi bargaining politik. Kita khawatirkan bila politik anggaran pemerintah seperti ini, tax amnesty hanya untuk memenuhi jangka pendek," sahut Enny.

Menurutnya, pengelolaan fiskal, penghematan program-program nonprioritas, dan pemotongan anggaran lembaga negara terutama DPR sebaiknya dilakukan.

Penerimaan kurang
Dalam menjawab keberatan DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah sebetulnya telah mengupayakan penghematan Rp50 triliun dan memperlebar defisit anggaran 2,48%.

Namun, dari upaya itu pun, pemerintah masih kekurangan pendapatan ratusan triliun rupiah. Karena itu, pemerintah memasukkan penerimaan tarif pengampunan pajak ke usulan APBN-P 2016. "Ya nanti kita lihat saja terus perkembangannya."

Untuk menambal defisit, di APBN-P 2016, pemerintah juga menambah porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp57,8 triliun sehingga total SBN diproyeksikan menjadi Rp385 triliun. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan surat utang negara berdenominasi yen atau samurai bonds. "Samurai bonds kita targetnya bulan ini," tukas Bambang.

Terkait dengan pemotongan, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyebut kementeriannya mengajukan penghematan anggaran di APBN-P sebesar 12% atau Rp369,5 miliar. "Pagu anggaran Kemenperin semula Rp3,282 triliun menjadi Rp2,913 triliun," kata Saleh, kemarin.(Ire/E-1)