Realisasikan Proyek Strategis

SEHARI setelah memastikan pembiayaan proyek strategis nasional beres, kemarin, Presiden Joko Widodo menandatangani peresmian dimulainya pembangunan proyek-proyek tersebut.

Dengan direalisasikannya proyek prioritas nasional seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah dan tol di beberapa daerah, Jokowi berharap proyek infrastruktur lain segera menyusul.

"Ini pesan bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah. Begitu tidak selesai, investor mikir-mikir. Proyek terbesar se-ASEAN ini telah menyelesaikan financial closing-nya sehingga infrastruktur lain akan mengikuti," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Negara menambahkan PLTU Batang ditetapkan pada 2006, tetapi terganjal pembebasan lahan sehingga mandek empat tahun.

"Saya sampaikan ke pemerintah Jepang akan menyelesaikan masalah ini. Saya janji enam bulan, meleset. Mundur enam bulan lagi. Alhamdu-lillah hari ini selesai. Kita tidak mau ada proyek mangkrak gara-gara izin, gara-gara pembebasan lahan. Kalau tidak dimulai, saya bayangkan pada 2019 biarpet tambah meluas."

Jokowi tidak lupa meminta komitmen investor agar proyek PLTU itu tidak terhambat di tengah jalan.

"Pemerintah sudah selesaikan masalah. Pada 2019 harus selesai. Saya ikuti. Pasti saya cek dua-tiga kali ke lapangan. Urusan pen-ting seperti ini pasti saya ikuti."

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, PLTU Batang memiliki kapasitas 2x1.000 megawatt de-ngan teknologi ultrasuper critical yang efisien dan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Presiden juga menginstruksikan agar proyek light rail transit di Jakarta, Bandung, dan Palembang sebagai bagian dari 225 proyek strategis nasional dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jika antarwilayah terhubung, biaya logistik dan biaya transportasi turun sehingga daya saing kita semakin baik," ujarnya saat rapat di Kantor Presiden, Rabu (8/6).

Administrasi ruwet

Selain PLTU Batang senilai US$4,2 miliar, kemarin, Jokowi juga meneken realisasi lima proyek tol senilai Rp48,8 triliun, yakni tol Manado-Bitung, tol Balikpapan-Samarinda, tol Pandaan-Malang, tol Serpong-Balaraja, dan tol Terbanggi Besar-Kayu Agung.

"Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km selesai pada 2018. Proyek ini empat tahun mangkrak karena sulitnya pembebasan lahan. Begitu lihat di lapangan, ini sebenarnya masalah kecil. Tetapi karena tidak diketahui, ya kita tidak bisa perintah. Kini, sudah ditandatangani, penjaminan juga sudah. Saya tidak ingin berhenti di tanda tangan," tegas Presiden.

Menko Perekonomian Darmin optimistis pembangunan lima proyek tol itu mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, menurunkan biaya logistik, mengerek daya saing, dan membuka lapangan kerja.

"Untuk pembebasan lahan, pemerintah menggunakan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum."

Jokowi prihatin salah satu penyebab pelaksanaan proyek di Indonesia terhambat ialah administrasi yang berbelit dan peraturan daerah (perda).

Oleh karena itu, penghapusan 3.000 perda bermasalah adalah keniscayaan.

"Administrasi kita ini ruwet, rumit, bertele-tele. Itu yang menyebabkan lama meskipun sudah banyak dipangkas. Jangan membuat peraturan yang memberatkan rakyat dan dunia usaha," tandas Presiden. (X-4)