Penyerapan Anggaran Ancam Pertumbuhan

PEMERINTAH dinilai terlalu banyak mengumbar janji akan menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi nyatanya hingga pertengahan Juni ini hanya 8% alokasi anggaran yang dibelanjakan. Senior Economist Standard Chartered Bank Eric Sugandi mengakui penyerapan anggaran belanja pemerintah memang sangat lambat. Hal itu, menurut Eric, akan menyulitkan pemerintah mencapai target pertumbuhan revisi 5,4% pada akhir tahun.

Ia pun merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang awalnya optimistis pada angka 5,2% menjadi 4,9%. "Multiplier effect ke pertumbuhan ekonomi akan berat," ujar Eric di Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terkorek si itu juga akan dipengaruhi harga komoditas yang cenderung melemah. Hal itu akan berdampak pada ekspor Indonesia yang dilihatnya akan menurun.

"Angka 4,9% saja saya kira sudah akan sulit dicapai," imbuhnya. Di triwulan I, masih kata Eric, pemerintah banyak melakukan reorganisasi. "Misalnya ada kementerian baru. Jadi punya implikasi ke sana." Menurut Eric, masalah lain yang memengaruhi lambatnya penyerapan anggaran belanja modal pemerintah ialah sulitnya mengatasi pembebasan lahan.

Tidak hanya itu, sistem reimburse di proyek-proyek membuat realisasi penyerapan anggaran kecil di awal dan akan meningkat tajam di kuartal IV nanti. "Ada pula masalah kecurigaan manajer proyek melakukan korupsi," cetusnya.

Siap kucurkan
Terkait dengan penyerapan anggaran, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya tinggal mengeksekusi anggaran dan menerapkan waktu kerja dua sif. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyerapan. Total anggaran yang sudah terserap sebesar Rp17 triliun atau
setara 15% dari total anggaran Rp117,8 triliun.

Basuki menjelaskan bahwa dana yang sudah cair tersebut hanya berupa uang muka dan belum terkait dengan eksekusi anggaran. "Ini tinggal progresnya. Kita  percepat terus waktunya, saat ini kita bekerja dalam dua sif untuk mempercepat proses kerjanya," terang Basuki di Kantor Kementerian Koordinator  perekonomian, kemarin.

Tersendatnya realisasi anggaran kementerian masih disebabkan faktor teknis, baik itu waktu pengadaan pelelangan maupun masih belum selesainya pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Padahal, pemerintah berharap dapat melakukan realisasi anggaran secepat mungkin keluar dari prosedur anggaran selama ini yang terealisasi pada semester II tahun anggaran.

Di sisi lain, Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat, kemarin, mengungkapkan bahwa terdapat kegiatan yang masih dalam masa lelang dan kontrak. Diharapkan, mulai akhir Juli akan terjadi lonjakan realisasi anggaran. Misalnya untuk restrukturisasi tekstil dalam hal mesin yang baru, Juli nanti akan terealiasi anggarannya.

Ia mengungkapkan hingga saat ini realisasi anggaran di kementeriannya sudah mencapai angka 15% dari total anggaran Rp2,74triliun. Diharapkan, pada kuartal ke II nanti realisasi anggaran sudah mencapai 25%. "Saya yakin Juli ini akan ada lonjakan anggaran yang cukup berarti. Ketika kontrak biasanya akan ada proses suplai, yang kalau impor memakan waktu 3 bulan atau 4 bulan dan pembayaran baru pada September hingga November," terang Syarif.

Sekjen Kementerian Perdagangan Gunaryo mengungkapkan bahwa saat ini penyerapan anggaran di kementeriannya sudah mencapai 30%. Meski begitu, ia mengakui penyerapan agak rendah ialah untuk dana tugas perbantuan.