Genjot Serapan Anggaran Belanja

DENGAN mimik wajah datar, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan fakta pahit serapan belanja modal pemerintah hingga penutupan kuartal II nanti mencapai kisaran 8% dari target APBN Perubahan 2015 sebesar Rp275,8 triliun. "Saya belum melihat detail, tetapi dari total serapan belanja sebesar 34%, di dalamnya sudah termasuk belanja modal yang hingga akhir semester I tercatat 8% (setara Rp22,06 triliun). Nanti kami sampaikan dalam laporan semester, ya, 8% atau menjurus lebih, sih," kata Bambang, akhir pekan lalu.

Dengan berkaca pada kondisi buruk tersebut, lanjut Bambang, satu-satunya cara untuk mengakselerasi serapan belanja modal tidak lain ialah kementerian/lembaga mempercepat penarikan anggaran. "Mereka tinggal tarik saja, sudah. Kami harap mereka lebih mempercepat lagi proses (penarikan anggaran belanja modal)."

Serapan belanja modal sekitar 8% yang tidak sesuai dengan harapan itu merangkak naik dari posisi 15 Mei 2015 sebesar 3,7%, atau Rp10,20 triliun. Dalam APBN Perubahan 2015, besaran anggaran belanja negara mencapai Rp1.984,1 triliun. Porsi dana jumbo tersebut di antaranya terbagi untuk belanja pegawai Rp1.319,5 triliun, belanja barang Rp293,1 triliun, dan belanja modal Rp275,8 triliun.

Namun, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani meluruskan bahwa pemerintah telah menambah dana infrastruktur pada komponen belanja modal sehingga jumlahnya dalam APBN Perubahan 2015 menjadi Rp290,3 triliun. Satu di antara kementerian yang tergolong rendah menyerap belanja modal ialah Kementerian Perhubungan.

Menurut Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid, pihaknya baru menyerap 8% atau Rp4,6 triliun dari total belanja modal Rp57,8 tri-liun. "Hingga akhir Juni, kami menargetkan penyerapan belanja modal sekitar 10%. Ada proyek yang sudah berjalan seperti pembelian kapal, menambah fasilitas 240 pelabuhan, pengadaan navigasi, perpanjangan landasan, dan pembelian bus. Kendala penyerapan belanja modal ialah keharusan menunggu barang. Dana pengadaan 1.000 bus itu baru cair setelah barangnya jadi," ujar Hadi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagaimana diungkapkan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono baru menyerap Rp13,98 triliun, atau 12,83% dari dana yang dialokasikan di APBN Perubahan 2015 sebesar Rp117,8 triliun. "Kami upayakan hingga akhir Juni mencapai 15%," jelas Basuki, Rabu (24/6).

Pengaruhi sektor riil
Di Kementerian Pertanian serapan belanja modal sedikit lebih baik daripada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU-Pera, yakni mencapai 22%. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pelambatan penyerapan anggaran itu disebabkan sekitar 80% tanaman di daerah tergolong tanaman perkebunan yang tidak panen di awal tahun.

"Seperti di Sulawesi dengan kakao dan Jawa Timur dengan tebu. Di awal tahun bukan masanya tanaman itu panen sehingga menyebabkan serapan anggaran agak lambat." Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, menilai gagalnya serapan anggaran tersebut sangat memengaruhi sektor riil.

"Sejak tender hingga proses pencairan dana, investor harus menunggu terlalu lama. Mekanisme ini perlu dipercepat sehingga ekonomi dapat bergerak dan kredibilitas pemerintah semakin baik."