Tanpa Tax Amnesty, Anggaran Belanja Akan Dipangkas

PEMERINTAH memprediksi akan ada pemotongan anggaran Rp250 triliun jika tidak ada tax amnesty. Apabila kondisi ini terjadi, maka akan dilakukan penghematan melalui pemangkasan anggaran belanja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (8/6). Bambang menjelaskan, akan ada dua sasaran dalam pemangkasan belanja yakni belanja operasional yang tidak telalu mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat kerja kementerian/lembaga (di luar kantor), konsinering, seminar, honorarium, sisa lelang dan kontrak, serta belanja jasa seperti pembuatan iklan dan promosi menggunakan spanduk.

Selain itu, juga ada belanja nonoperasional bukan prioritas seperti di Kementerian Pertanian yang membagikan alat pertanian, dan penghematan melalui moratorium pembangunan gedung kantor.

"Pemerintah juga akan memangkas anggaran daerah sebesar Rp8 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK) yaknk Rp6 triliun DAK fisik dan Rp2 triliun DAK non fisik," jelasnya.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana pemangkasan tersebut. Sehingga, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih detil.

"Kami belum tahu. Itu kan baru prediksi awal saja, sekarang ini kan yang sudah ada penghematannya Rp50 triliun saja. Nanti kita lihat perkembangannya," ujar Askolani.

Menanggapi hal ini Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat (RPM) FEB UI Fithra Faisal Hastiadi mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Namun, ia melihat ini sebagai imbas dari perencanaan yang kurang matang. Menurutnya, pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan untuk memotong anggaran.

"Rasionalisasi anggaran memang diperlukan, apalagi menurut perhitungan kami anggaran infrastruktur idealnya perlu 30% dari APBN. Tetapi ini kan masih kuartal I 2016, jadi mestinya wait and see dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah terlalu mengandalkan penerimaan dari tax amnesty. Sebab, meski memberi penerimaan besar bagi negara, tax amnesty masih bersifat tidak pasti.

Ia menyarankan, pemerintah mesti memilih, apakah mengejar target pertumbuhan ekonomi atau melakukan rasionalisasi anggaran. Sebab, keduanya tidak bisa dicapai secara bersamaan.

"Kalau mau pertumbuhan ekonomi tinggi, rasionalisasi tidak dilakukan. Tetapi kalau mau melakukan rasionalisasi, risikonya target pertumbuhan ekonomi mungkin tidak tercapai," tandas Fithra. (OL-2)