BHP Billiton Resmi Jual Saham Ke Adaro Energi

PT Adaro Energy Tbk telah resmi mengakuisisi 75% saham BHP Billiton di PT Indo Met Coal (IMC). Total transaksi jual beli saham tersebut senilai US$120 juta atau mencapai Rp1,56 triliun.

Melalui mitra ekuitasnya PT Alam Tri Abadi, anak usaha PT Adaro Energy telah resmi melaporkan transaksi material tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (7/6) siang.

Adaro mengakuisisi saham BHP di IMC yang saat ini memegang tujuh kontrak karya batubara yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Hal itu disampaikan oleh keterangan resmi PT Adaro Energy Tbk kepada media di Jakarta, Selasa (7/6).

"Transaksi akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan jual beli saham, termasuk persetujuan yang diperlukan dari pemerintah,” ungkapnya.

Dengan demikian, Adaro kini menjadi pengendali penuh PT IMC. Sebelumnya, Adaro memegang 25% saham IMC pada 2010 melalui akuisisi senilai US$335 juta. Bila digabung dengan transaksi pada 2010, nilai saham BHP adalah sebesar US$455 juta atau sekitar Rp5,9 triliun.

Dari keterangan resminya, BHP menyatakan bahwa setelah ditinjau secara rinci oleh IndoMet Coal, perusahaan menyimpulkan bahwa meskipun Proyek IMC saat ini berpotensi mendukung pengembangan skala yang lebih besar, BHP Billiton memiliki berbagai pilihan dalam mengembangkan portofolio yang lebih menarik untuk investasi masa depan.

Presiden Direktur BHP Billiton Indonesia Imelda Adhisaputra mengonfirmasi telah dilakukan penandatanganan jual beli saham BHP dengan Adaro tanpa melibatkan Pemda Murung Raya.

“Benar, penandatanganan memang dilakukan akhir pekan lalu. Kami sudah melaporkan kepada Pemerintah secara lisan mengenai aksi korporasi ini dan surat resmi terkait aksi korporasi ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah dalam waktu dekat. Sesuai dengan regulasi, finalisasi penjualan saham menunggu persetujuan Pemerintah RI,” kata Imelda.

Sementara itu, penandatanganan jual beli saham ini disebut menjadi kabar buruk bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Padahal, Pemda Murung Raya telah menyatakan minat dan sudah ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyiapkan sebagian anggaran dari APBD tahun 2016 yang sebesar Rp1,3 triliun untuk mengambil alih sebagian divestasi saham BHP di IMC.

Langkah BHP yang tidak melibatkan Pemda Murung Raya mendapat tanggapan dari anggota DPR Komisi VII RI Dito Ganindito. Menurutnya, sudah sepantasnya dan seharusnya BHP Billiton melibatkan sekaligus melakukan penawaran kepada pemerintah pusat dan lokal.

"Apabila Pemerintah Pusat tidak tertarik untuk membeli saham BHP, mestinya harus ditawarkan ke Pemda sebelum ditawarkan ke swasta nasional. Seharusnya BHP menghormati dan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia," kecam Dito. (OL-3)