Rasionalisasi PNS Perlu Dilakukan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan segala hal terkait rencana rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Presiden Joko Widodo. Yuddy menyebutkan angka 1 juta PNS merupakan angka simulasi yang pihaknya tawarkan untuk mendapatkan rasio pegawai yang pas untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dengan kompetensi yang baik.

"Bagaimana mungkin negara keluarkan uang begitu besar apabila disiplin rendah dan pelayanan buruk? Karena itu, kebijakan rasionalisasi perlu kita lakukan. Ini akan kami sampaikan ke Presiden dalam bentuk format kebijakan yang dibahas di rapat kabinet. Keputusan akhir di Presiden," ujar Yuddy di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).

Yuddy menjelaskan, anggaran belanja pegawai di Indonesia relatif cukup besar yakni mencapai 33,8 persen dari total APBN. Bahkan, sambung Yuddy, lebih dari 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di atas 50 persen. "Bapak Wakil Presiden sendiri sampaikan ada yang sampa 70-80 persen," imbuhnya.

Dalam kondisi tersebut, menurut Yuddy, tidak mungkin dalam jangka panjang terus menambah pegawai dan tidak mengendalikan belanja pegawai. Ia berpendapat ini akan menjadi bom waktu dimana anggaran belanja pegawai terus membengkak.

Pihaknya tidak menginginkan Pemerintah Indonesia suatu saat terbebani dengan belanja negara yang besar. Sebab, sambung dia, setiap penambahan satu pegawai akan menambah pula belanja barang serta belanja modal.

"Beberapa kegagalan negara-negara di Eropa, salah satu contohnya Yunani, karena tidak mampu membayar anggaran belanja pegawainya yang sudah sedemikian rupa," paparnya.

Sebab itu, Yuddy menyebutkan simulasi kebijakan dilakukannya untuk menemukan kisaran jumlah PNS yang ideal untuk memenuhi pelayanan di Indonesia, hingga ditemukan angka 1 juta PNS. Yuddy melanjutkan rasionalisasi yang dilakukan tidak drastis.

"Kami tawarkan rasionalisasi dalam konsep MenPAN-RB dilakukan dalam 3 tahun ke depan, sampai 2019. Pak presiden tadi sampaikan bahwa tiap tahun ada PNS yang pensiun 120 ribu sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, sampai 2019, yang pensiun sekitar 500 ribu orang. Dengan pendekatan moratorium, berarti pegawai kita pada 2019 tinggal 4 juta. Masih lebih 500 ribu, kalau kita rasionalkan 500 ribu orang tetap 3,5 juta," paparnya. (OL-2)