SKK Migas Diharapkan Jadi BUMN Khusus

REVISI Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) masih terus bergulir di kursi parlemen. Dari situ muncul usulan agar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dilebur ke dalam tubuh BUMN energi, PT Pertamina (persero).

Serikat Pekerja SKK Migas bahkan menolak dengan tegas wacana peleburan tersebut. Di kalangan internal pekerja SKK Migas sendiri merasakan ketidakpastian lantaran selama ini dianggap mengabdi di lembaga yang statusnya bersifat sementara.

Mereka mendesak dibentuknya sebuah lembaga permanen untuk mengelola energi yang secara struktural berada di bawah Presiden RI. Tidak hanya sebagai kepastian hukum bagi pekerja, namun juga investor di hulu migas.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak mau berspekulasi, mengingat pengesahan RUU Migas bergantung putusan DPR. Pemerintah yang diwakili kementeriannya telah menyampaikan poin-poin substantif.

Pihaknya sendiri menginginkan agar SKK Migas bertransformasi menjadi BUMN khusus yang pengawasannya di bawah Kementerian ESDM.

"Ya kita tunggu dulu karena inisiatifnya ada di DPR. Gak mau terlalu berspekulasi sih, cuman konsep dari pemerintah inginnya SKK Migas jadi BUMN khusus yang keberadaannya di bawah kementerian teknis," ujar Sudirman, Selasa (7/6).

Pernyataan Sudirman juga turut menegaskan agar SKK Migas tidak menjadi satu dengan Pertamina. Menurutnya, sebagai perusahaan migas nasional (NOC), Pertamina harus memperkuat kinerja hulu agar lebih kompetitif dalam mengerjakan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Begitu juga dari sisi hilir. Ketika beban Pertamina ditambah dengan tugas mengelola pengaturan wilayah kerja (WK), sebagaimana ranah kerja SKK Migas, dikhawatirkan Pertamina akan mengalami kesulitan. Di sisi lain, kewenangan berlimpah yang diterima Pertamina dikatakannya menjadi potensi menggeliatnya praktik monopolistik.

"Kalau dibebani dengan tugas mengelola WK yang lain ya, makin berat ya. Sebagai korporasi, Pertamina juga harus berkompetisi, bukamnya didorong monopolistik seperti dulu di mana dia menjadi mandor dan operator. Inginnya Pertamina jadi operator saja," tukasnya. (OL-2)