Hambatan Proyek Strategis Nasional Harus Diselesaikan

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden RI Joko Widodo menginginkan 225 proyek strategis pemerintah dapat menjadi pendorong perekonomian Indonesia di tengah melambatnya perekonomian global.

"Presiden menekankan keberadaan 225 proyek strategis itu harus bisa menjawab beberapa hal yang mendasar. Dalam kondisi ekonomi dan pertumbuhan dunia yang melambat dengan harapan proyek ini bisa jadi pendorong untuk adanya pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional," ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6).

Selain itu, kata Pramono, diharapkan bisa membuka lapangan kerja dan menjadi multiplier effect berbagai aktivitas dan juga kehidupan di daerah dimana proyek tersebut dijalankan. Lebih lanjut kata Pramono, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Bappenas dan BKPM untuk membuat perencanaan bisnis pada masing-masing proyek tersebut secara detail.

"Sehingga dengan demikian tidak semua proyek itu akan didanai APBN. Apabila ada swasta yang berminat, karena bisnis plannya sudah ada, salah satunya sebagai contoh yang paling konkrit, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat misalnya, itu bisa segera dikerjasamakan," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memaparkan ada sebanyak 86 dari total 225 proyek prioritas pemerintah yang kini sudah berjalan. Sementara, sisanya masih dalam perencanaan yang disertai berbagai kendala.

"86 proyek dari 225 sudah mulai pada tahap pelaksanaan. Sedangkan sisanya 139 belum, masih perencanaan," terang Darmin.

Ia mengatakan, sejumlah proyek yang masuk strategis antara lain 52 proyek rel/ jalur kereta api, 19 proyek rangkaian kereta api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 10 air bersih, 60 bendungan, 25 kawasan lainnya.

Dari 225 proyek itu tersebar di Sumatera ada 46 proyek, Jawa 89 proyek, Kalimantan 24 proyek, Bali-Nusa Tenggara 16 proyek, Sulawesi 28 proyek, Maluku-Papua 13 proyek dan 10 proyek di beberapa provinsi.

Darmin menyebutkan, proyek-proyek tersebut di luar proyek 35 ribu megawatt (MW) yang saat ini dikerjakan pemerintah. Adapun, dari 35.000 MW, sebanyak 17.800 MW sudah ditandatangani pada 2016. Sisanya diupayakan dapat terealisasi hingga akhir tahun ini.

"Pada 2016 akan ditandatangani lagi ada 15.500 MW untuk IPP, dan 3.750 MW untuk PLN dan seterusnya," ujar Darmin. (OL-2)