Dana Ketahanan Energi Rp800 Miliar

(Jay/E-4)
04/6/2016 02:50
Dana Ketahanan Energi Rp800 Miliar
(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

PEMERINTAH telah resmi mengajukan alokasi dana ketahanan energi (DKE) sebesar Rp800 miliar dalam postur belanja nonkementerian/lembaga (K/L) di APBN Perubahan 2016. Angka yang sama juga dianggarkan untuk dana pencadangan bahan bakar minyak (BBM). "Kami memasukkan DKE Rp800 miliar dan dana ca-dangan BBM Rp800 miliar di alokasi belanja non-K/L," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kompleks parlemen, Jakarta, jumat (3/6). DKE merupakan anggaran untuk memupuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Rencananya, pemerintah perlu membentuk badan layanan umum (BLU) khusus untuk pengelolaan dana tersebut. Kementerian ESDM meng-ungkapkan masih mendikusikan mekanisme pengelolaan dana tersebut jika nantinya disetujui parlemen. "Saya sendiri belum tahu kepastiannya. Bisa jadi memang tidak dianggarkan dalam postur anggaran Kementerian ESDM," ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

Di sisi lain, dana tersebut juga bakal dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga BBM. "Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai buffer (penyangga) stabilitas harga BBM bila harga minyak dunia kembali naik, dan untuk dana eksplorasi," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja. Pembentukan DKE sempat menuai pro-kontra seiring dengan rencana pemerintah untuk menggunakan skema pungutan tambahan terhadap setiap pembelian BBM.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji juga menyebutkan pihaknya tengah mencari dana untuk beberapa program baru seperti Prog-ram Indonesia Terang (PIT), Potong 10%, dan kegiatan inspektur tambang. Tahun ini, PIT membutuhkan dana Rp77 miliar. "Jika disetujui DPR, anggaran PIT tahun depan akan diambil dari DKE," ucapnya, Selasa (31/5). Ia menjabarkan DKE berada di luar anggaran Kementerian ESDM setelah Presiden Joko Widodo meminta kementerian melakukan efisiensi anggaran. Kementerian ESDM memangkas Rp771 miliar dan menghemat Rp50 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor minerba. "Total penghematan Rp821 miliar," tandasnya.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya