Kementerian PU-Pera Tetap Bangun Rumah Khusus

MESKIPUN tahun ini melakukan penghematan anggaran, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tetap menganggarkan pembangunan rumah khusus. Rumah khusus antara lain untuk transmigrasi, permukiman kembali korban bencana, termasuk rumah di wilayah perbatasan negara. Bntuknya tidak harus rumah tapak, bisa juga dalam bentuk rumah susun. Direktur Rumah Khusus, Kementerian PU-Pera Lukman Hakim menjelaskan tahun ini pihaknya akan membangun 6.002 rumah khusus setelah tahun lalu mendirikan 6.300 rumah khusus. "Turunnya jumlah rumah yang dibangun kami bukan disebabkan adanya pengurangan anggaran, melainkan lebih karena pihak daerah yang mengajukan belum siap untuk melakukan pembangunan, terutama dalam hal pengadaan tanah," jelas Lukman dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (1/6).

Menurut Lukman, penentuan lokasi pembangunan rumah didasari pengajuan dari pihak pemerintah daerah. "Untuk lahannya disediakan pemerintah daerah dan sudah harus clean and clear," jelas Lukman. Pada tahun ini, lanjut dia, pihaknya mendapatkan anggaran Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp1,6 triliun. Namun, penurunan tersebut bukan karena adanya penghematan, lebih karena tahun lalu pihaknya mendapatkan tambahan dana Rp300 miliar untuk pembangunan rumah bagi anggota TNI dan Polri.

Untuk tahun ini, dari total 6.002 rumah khusus tersebut, mayoritas akan dialokasikan untuk rumah nelayan (28%), daerah tertinggal (23,8%), perbatasan (14,4%), TNI (12,4%), korban bencana (12,2%), dan Polri (9%). Terkait dengan kisaran harga, untuk setiap unit dianggarkan sekitar Rp120 juta, dengan perincian Rp90 juta untuk pembangunan rumah serta Rp11 juta bagi pembangunan prasarana dan sarana utilitas.
Namun, ungkap Lukman, harga yang berlaku akan berbeda satu tempat dengan lainnya. Misalnya saja di Papua harganya bisa melompat hingga dua-tiga kali lipat.

"Nantinya rumah yang sudah dibangun tersebut akan dihibahkan ke pemda dan menjadi aset daerah. Untuk penggunaannya apakah akan diberikan langsung ke masyarakat atau disewakan bergantung pada kebijakan pemda setempat," kata Lukman. Proses tender pembangunan rumah khusus tahun ini sudah selesai semua. Untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 28% dan dana yang sudah cair mencapai 23%. Secara total hingga saat ini pihak Direktorat Rumah Khusus sudah membangun 14.900 unit sejak era pemerintahan SBY awal hingga akhir tahun lalu. (Dro/S-2)