BSN Mantapkan Sistem dan Pengakuan Akreditasi di Indonesia

DALAM era perubahan yang semakin cepat, pasar hanya dapat berfungsi dengan baik jika pembeli memiliki keyakinan bahwa produsen memenuhi standar yang dipersyaratkan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, semakin memengaruhi keputusan pembelian.

Namun, dalam kondisi pasar yang kompetitif dan kompleks, sangat sulit bagi konsumen untuk meminta jaminan tentang kualitas barang yang dibelinya kepada produsen. Dibutuhkan sebuah sistem yang mampu memberikan rasa percaya kepada satu sama lain. Cara itu ialah evaluasi independen ketika ada pihak ketiga yang melakukan sertifikasi terhadap sebuah produk.

Proses sertifikasi tersebut harus didukung oleh Lembaga Akreditasi yang kredibel dan terpercaya. Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan lembaga nonstruktural yang membantu tugas Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi di Indonesia.

Kepala BSN Bambang Prasetya mengatakan, akreditasi diperlukan sebagai jaminan/pengesahan oleh pihak ketiga terkait yang menunjukkan bahwa lembaga penilaian kesesuaian (lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi) kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuaian tertentu sesuai dengan ISO/IEC 17000:2004.

"Akreditasi merupakan bagian penting dari kegiatan penilaian kesesuaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab BSN, meskipun tugas tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh BSN," kata Bambang.

Di sini, BSN lebih mengembangkan sistem akreditasi secara keseluruhan. Adapun skema akreditasi secara spesifik untuk setiap bidang diputuskan oleh KAN. "Untuk memastikan imparsialitas akreditasi (tidak memihak salah satu pihak), keputusan dan kebijakan akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang beranggotakan 30% pemerintah dan 70% swasta," papar Bambang dalam acara Peringatan Hari Akreditasi Dunia atau World Accreditation Day di Jakarta, Rabu (1/6).

Ditambahkan hingga kini, KAN telah mengakreditasi sebanyak 1.365 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 195 lembaga sertifikasi 858 laboratorium penguji, 49 laboratorium medik, 217 laboratorium kalibrasi, serta 46 lembaga inspeksi. "Akreditasi memberikan manfaat bagi banyak pihak,” jelas Bambang yang juga Kepala KAN.

Sementara itu Plt Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN Donny Purnomo JE menambahkan, bagi produsen, ketersediaan LPK terakreditasi memudahkan produsen dalam memperoleh bukti formal kesesuaian barang atau jasanya terhadap standar tertentu dengan bukti berupa sertifikat uji atau sertifikat kalibrasi atau sertifikat inspeksi yang diterbitkan oleh LPK.

"BSN terus mendorong agar LPK yang terakreditasi bisa tersebar secara merata di seluruh Indonesia sehingga beban biaya produsen untuk mendapatkan sertifikat SNI, bisa jauh lebih murah," ujar Donny.

Adapun bagi konsumen, mereka bisa memilih barang atau jasa yang bertanda SNI atau yang memiliki sertifikat kesesuaian dari LPK yang telah diakreditasi untuk meningkatkan kepercayaan atas mutu dan keamanan atas barang/jasa yang dibelinya.

Begitu pula untuk pemerintah, akreditasi akan meringankan beban pengawasan pasar. Karena kalau barang/jasa itu sudah mendapat sertifikat dari LPK, otomatis LPKnya juga bertindak sebagai surveillance. "Dengan begitu untuk pengawasan pasar, pemerintah tinggal mengambil sampel karena sudah dibantu oleh pengawasan rutin oleh LPK-nya," ujar Donny. (Ant/OL-5)