Pemerintah Akan Buat Regulasi Khusus Diaspora

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melihat besarnya minat dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah lama menetap di luar negeri atau telah berganti kewarganegaraan, untuk berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah pun ingin menindaklanjuti minat tersebut agar berakhir sampai realisasi.

"Kita ingin keluarkan aturan terkait diaspora. Sempat ada saran dari mereka yang lama tinggal di luar negeri, tidak punya KTP atau NPWP, tapi memiliki sumber dana yang besar. Mereka ingin investasi atau beli properti misalnya, tapi tidak bisa atas nama mereka,” papar Kepala BKPM Franky Sibarani, Rabu (1/6).

Sejauh ini, kata Franky, BKPM masih merumuskan draf mengenai regulasi khusus tersebut. Menurutnya dibutuhkan tiga sampai empat kali rapat koordinasi bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Ham untuk mematangkan draf yang nantinya akan dibawa ke level Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Perkiraannya butuh dua sampai empat bulan lagi sampai keluar payung hukumnya,” imbuh dia.

Franky menambahkan Indonesia semestinya dapat meniru India yang lihai dalam mengelola sumber dana dari diaspora untuk berkontribusi menggerakkan perekonomian domestik. “India bahkan bisa kelola (dana) diaspora sampai generasi ketiga. Kenapa kita gak bisa?,” cetusnya.

Meski belum bisa menjelaskan secara detil, Franky menggambarkan diaspora yang ingin berinvestasi atau membeli properti di Tanah Air, dapat mensubstitusi dokumen pribadi. Misalnya, warga negara yang tidak lagi mempunyai KTP Indonesia dapat memakai dokumen paspor.

Kemudian, rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dapat menggantikan dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan membawa dua dokumen substitusi tersebut, jelas dia, maka diaspora leluasa untuk melakukan transaksi seperti jual beli properti di Indonesia.

“Intinya kita mendorong semakin banyak diaspora yang berinvestasi atau membeli properti di Indonesia,” pungkas Franky. (OL-2)