2016 Kementerian PUPR Tetap Bangun Rumah Khusus

MESKI tahun ini pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan kementerian PUPR sebagai kementerian yang paling berhemat. Namun Direktur Rumah Khusus, Kementerian PUPR, Lukman Hakim menegaskan pihaknya tetap akan membangun 6002 unit rumah khusus ditahun ini setelah tahun lalu mampu membangun 6300 unit rumah khusus.

"Turunnya jumlah rumah yang dibangun oleh kami bukan disebabkan adanya pengurangan anggaran, tetapi lebih karena pihak daerah yang mengajukan belum siap untuk melakukan pembangunan, terutama dalam hal pengadaan tanahnya," jelasnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (1/6).

Lukman menjelaskan bahwa rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Misalnya kebutuhan untuk transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana termasuk rumah diwilayah perbatasan negara. Bentuknya sendiri tidak harus rumah tapak, namun juga bisa dalam bentuk rumah susun.

"Untuk penentuan lokasi pembangunannya sendiri didasari dari pengajuan dari pihak pemerintah daerah. Sedangkan untuk lahannya disediakan oleh pemerintah daerah dan sudah harus clean and clear," jelas Lukman.

Untuk tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun, jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp1,6 triliun. Namun penurunan tersebut bukan dikarenakan adanya penghematan, lebih karena tahun lalu pihaknya mendapatkan tambahan dana Rp300 miliar untuk pembangunan rumah TNI dan Polri.

Untuk tahun ini dari total 6002 rumah khusus tersebut mayoritas akan di alokasikan untuk rumah nelayan (28%), daerah tertinggal, (23,8%), perbatasan (14,4%), TNI (12,4%), (Korban bencana (12,2%) dan Polri (9%).

Sedangkan untuk kisaran harganya sendiri untuk setiap unitnya dianggarkan sekitar Rp 120 juta dengan rincian Rp 90 juta untuk pembangunan rumahnya dan Rp 11 juta untuk pembangunan prasarana sarana utilitas. Namun dirinya mengungkapkkan bahwa harganya sendiri akan berbeda satu tempat dengan lainnya, misalnya saja di Papua harganya bisa melompat hingga 2-3 kali lipat.

"Nantinya rumah yang sudah dibangun tersebut akan dihibahkan ke pemda dan menjadi aset daerah. Nantinya untuk penggunaan nya apakah akan diberikan langsung ke masyarakat atau di sewakan bergantung dari kebijakan pemda setempat," jelas Lukman. (OL-2)