Beleid Baru Perkaya Pasar Keuangan

UNTUK memperkaya varian instrumen keuangan oleh pelaku pasar, khususnya perbankan, Bank Indonesia (BI) tengah menyusun regulasi yang diestimasi bakal terbit pada Agustus 2016.

Hal itu disampaikan Gubernur BI Agus DW Martowardojo di sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan edisi Maret 2016, di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

Agus mengungkapkan, peraturan Bank Indonesia (PBI) itu merupakan regulasi yang sudah lama perlu diwujudkan demi mengelola pasar uang, pasar rupiah, dan valuta asing.

Nantinya, perbankan akan diminta menjadi pemain utama dan diperkenankan melakukan transaksi dengan bank sentral.

"Regulasi ini akan meningkatkan manajemen risiko dalam bertransaksi, sekaligus menegaskan kewenangan BI dalam mengatur transaksi pasar uang dan pasar valuta asing," ujarnya.

Selain itu, dalam PBI tentang pasar uang tersebut sangat dimungkinkan ada instrumen-instrumen pasar yang dikeluarkan korporasi nonbank.

Diharapkan, bentuk instrumen yang terbit nanti ialah seperti commercial paper, surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN), negotiable certificate of deposit (NCD), dan obligasi atau sukuk, yang bisa diperdagangkan di pasar uang.

"Sehingga menambah portofolio instrumen, selain dari perbankan ataupun yang dikeluarkan bank sentral, tapi juga dari korporasi nonbank," tambah Agus.

Menurutnya, draf aturan itu sudah disetujui seluruh Dewan Gubernur BI dan sedang dalam proses finalisasi.

Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan tepatnya regulasi itu diterbitkan.

"Tapi mungkin sebelum akhir Agustus sudah bisa keluar," tandasnya.

Sebelumnya, Bank Sentral mendorong korporasi BUMN untuk lebih aktif dalam menyerap pendanaan melalui penerbitan obligasi di pasar uang.

Selain menambah kedalaman pasar, tujuan lain ialah menampung dana hasil repatriasi andai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jadi diterapkan pada semester kedua tahun ini.

Berdasarkan data BI, hingga 2015, korporasi, baik perbankan maupun nonperbankan Indonesia, masih sangat minim dalam menerbitkan obligasi.

Hingga 2015, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia hanya 2,2% dari produk domestik bruto.

BI melihat idealnya nilai pasar obligasi korporasi dapat mencapai 17% terhadap PDB pada 2030.

Ketimbang negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jauh.

Nilai pasar obligasi Filipina, misalnya, mencapai 5,8% terhadap PDB, Singapura 32,4%, Thailand 17,4%, dan Myanmar 41,5%.

Kepercayaan

Pengamat pasar uang, Farial Anwar, melihat peluang untuk berbagi beban moneter dengan adanya PBI baru tersebut.

Namun, kata dia, tantangannya nanti ialah bagaimana menumbuhkan kepercayaan investor pasar uang yang selama ini terbiasa dengan instrumen keluaran BI.

"Saling percaya di perbankan itu penting sehingga beban bunga BI tidak terlalu besar. Beban moneter tidak terlalu berat. Kalau bisa diterapkan ke tempat lain kan mengurangi beban. Seperti di negara lain pasar uangnya dalam dan beragam," kata Farial saat dihubungi, kemarin.

Farial mengatakan, selama ini transaksi pasar uang didominasi instrumen keluaran BI, pun pemerintah, sebab risikonya lebih kecil ketimbang produk swasta, bahkan cenderung zero risk.0

(Ant/Fat/E-2)