Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah menggandeng Jepang merevitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya tidak rumit dan tidak akan memakan waktu lama, karena proyek itu menggunakan jalur yang sudah ada sehingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak perlu melakukan pembebasan tanah.
"Salah satu syaratnya, pelintasan sebidang harus hilang. Kalau masih ada itu, tidak bisa dengan kecepatan 150 km per jam karena sedikit-sedikit melalui pelintasan. Kecelakaannya bisa tinggi. Jadi pelintasan itu harus underpass atau flyover," ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, kemarin.
Dari segi biaya, Edi mengaku pihaknya saat ini baru akan melalukan pendetailan estimasi sambil menunggu dari pihak investor. Begitu investor berminat, estimasi biayanya secara detail pun bisa dibuat.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, biaya revitalisasi rute itu sekitar Rp15 triliun atau setara 22% dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Media Indonesia, 29/5).
Menurut Edi, ada tiga item biaya yang harus dialokasikan dalam proyek revitalisasi tersebut. Pertama, pergantian rel, kemudian pembelian rolling stock agar kereta dapat sesuai dengan kecepatan 150-160 km per jam.
Ketiga, biaya menghilangkan pelintasan, bisa dengan underpass ataupun flyover.
"Kami menunggu keputusan pemerintah, sebab keputusannya berada di tingkat menteri. Begitu oke, baru nanti akan dikoordinasikan dengan KAI, sebab pada akhirnya, operatornya ialah kami," tukasnya.
Banyak kalangan menilai revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya menguntungkan karena memangkas waktu tempuh menjadi 5 jam. Saat ini, waktu tempuh dari Ibu Kota ke Kota Pahlawan yang berjarak 750 km dengan kereta api ialah 12 jam.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan proyek tersebut akan dimulai pada 2017. "Kita usahakan mulai tahun depan," katanya.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai proyek KA dengan menggandeng Jepang itu merupakan bentuk politik luar negeri bebas aktif pemerintahaan Presiden Joko Widodo. (Dro/Ths/X-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved