Upgrading Jalur KA Jakarta-Surabaya Harus Miliki Kajian Makro

PEMERINTAH diingatkan untuk membuat terlebih dahulu kajian makro terkait rencana upgrading jalur utara kereta api Jakarta-Surabaya. Kajian tersebut diperlukan agar dapat terintegraasi sebagai suatu sistem dalam pengembangan ekonomi nasional.

"Saya melihat bahwa kereta trans utara Jawa ini harusnya tidak bicara proyek transportasi saja, tetapi harus bicara proyek pengembangan kawasan. Juga sebagai proyek transformasi ekonomi Indonesia dari Jawa ke luar Jawa yang salah satunya bisa menjadi pendorong adanya relokasi industri dari Jawa ke luar jawa," terang pengamat transportasi Danang Parikesit, Minggu (29/5).

Hal tersebut menurutnya menjadi penting, sebab selama ini tidak pernah ada kajian makro yang dapat menunjukkan bahwa suatu proyek memiliki manfaat ekonomi yang berlipat. Selain itu transformasi ekonomi itu harus diciptakan, jika memang saat ini belum terlihat, maka proyek ini harus bisa menjadi instrumen untuk transformasi.

Untuk itu Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan harus menyusun sebuah kajian mengenai aspek makro dan mikro dari pengoperasian kereta kecepatan sedang tersebut. Sehingga dapat jelas untuk tujuan kedepannya. Jangan sampai kasus ketidaksingkronan antar kementerian kembali terjadi seperti pada kereta cepat.

"Jadi perlu ada strategi ekonomi makronya, misalnya di Korea selatan itu bukan hanya soal mengangkut penumpang. Tetapi lebih kepada trensformasi ekonomi dan distribusi ekonomi dari Korea Selatan bagian utara ke Korea Selatan bagian selatan, begitu juga dengan Jepang atau Jerman," ujar Danang.

Dengan adanya pengintegrasian dengan rencana pembangunan dan transformasi ekonomi kedepan, maka pembangunan kereta api kecepatan sedang tersebut bisa menjadi role model dalam kebijakan pemerintah yang saling terintegrasi. Terutama dalam kaitannya pembangunan ekonomi di luar Jawa.

Dengan begitu pulau Jawa dapat difokuskan ke industri Jasa, sedangkan industri manufaktur yang padat teknologi dan meningkatkan tenaga kerja harus ada relokasi ke luar Jawa. Dengan begitu diharapkan penduduk luar Jawa tidak legi berminat migrasi ke Jawa karena sumber ekonomi dan kegiatan ekonominya sudah tersebar ke luar Jawa. (OL-2)