Sangihe Dijarah Nelayan Filipina

PENCURIAN ikan (illegal fishing) marak terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Nelayan dari Filipina leluasa beroperasi di perairan tersebut dengan kapal nelayan kecil (palm boat) milik pengusaha setempat.

"Saat ini banyak sekali warga Filipina di Tahuna, umumnya tidak memiliki KTP atau paspor. Mereka menggunakan perahu palm boat untuk menangkapi tuna kualitas eskpor. Jumlah mereka ratusan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutip pesan singkat dari nelayan di wilayah itu di Jakarta, kemarin.

Menurut nelayan, saat Susi berkunjung ke wilayah itu, palm boat itu serentak bersembunyi di Teluk Tawali sehingga luput dari pantauan.

Hal itu merupakan modus baru pencurian ikan dengan palm boat bertonase 30 gross tonnes dan berbendera Indonesia. "Namun, anak buah kapal (ABK) mereka warga Filipina. Ini pelanggaran.''

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima Susi, 82 kapal yang dioperasikan 23 agen asal Tahuna dan Bitung tersebut mempekerjakan 450 ABK asing yang tidak memiliki identitas diri.

"Saya langsung meneruskan informasi (dari nelayan) kepada Bupati Sangihe dan berharap ada respons. ABK ini dikontrak oknum tertentu."

Sangihe termasuk daerah yang bakal mendapat dana percepatan pembangunan integrasi perikanan sebesar Rp100 miliar dari anggaran KKP untuk untuk pengadaan kapal, cold storage, hingga alat tangkap.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menambahkan para ABK itu diberisurat keterangan dari pemda sebagai pengganti KTP.

Di kesempatan yang sama, Susi menyebut telah mencabut surat izin usaha perikanan (SIUP) PT Dwikarya Reksa Abadi terkait dengan tindak illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing perusahaan itu di Merauke, Papua.

"Dwikarya memiliki ratusan kapal yang terdaftar di Tiongkok, yang berizin di Indonesia hanya 68 kapal. Dari 28 Februari hingga 6 Maret 2015, hampir 200 kapal milik PT Dwikarya lari ke Papua Nugini. (Dro/E-4)