Pemerintah Harap RUU Tax Amnesty Cepat Rampung

PEMERINTAH berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di DPR dapat selesai dalam waktu dekat, seperti dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (26/5).

"Kami harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan, pada saat masa reses sebelum berakhir, itu sudah disetujui," kata Wapres Jusuf Kalla.

Pembahasan yang sedang berjalan di parlemen saat ini lebih mengutamakan pada ketentuan teknis penerimaan dan penggunaan potensi pendapatan negara dari pajak yang disimpan di luar negeri tersebut.

"Prinsipnya, DPR tentu tidak keberatan secara umum, pasti ada perbaikan-perbaikan, kita tunggu saja. Memang yang lagi dibicarakan dengan DPR itu lebih banyak kepada rincian tarifnya, cara pelaksanaannya, kalau uang masuk bagaimana penampungannya atau sistemnya," jelasnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan manajemen inventasi untuk menampung dana repatriasi dari tax amnesty atau pengampunan pajak.

"Nanti, (ini) sedang disiapkan," kata Bambang.

Dia menjelaskan pada tahap awal dana repatriasi tersebut masuk melalui bank. Adapun terkait dengan bank-bank milik pemerintah yang akan ditunjuk untuk bekerja sama dengan manajemen investasi, Menkeu mengatakan mereka pasti akan ikut serta.

RUU Tax Amnesty diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun.

Potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4% untuk deklarasi di luar negeri dan 2% di dalam negeri.

"Empat persen kali target kita sekitar katakan Rp3.500 triliun hingga Rp 4.000 triliun deklarasi saja luar negeri sudah dapat Rp160 triliun ditambah dua persen kali repatriasi dan deklarasi dalam negeri kita anggap kita targetkan Rp1.000 triliun itu sudah dapat Rp20 triliun. Jadi, ada sekitar Rp180 triliun," katanya.

Kendati berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun, lanjut Bambang, pihaknya akan lebih konservatif dalam menentukan target dari tax amnesty tersebut dalam penerimaan pajak pada APBNP 2016. (Ant/OL-5)