Pemerintah Diminta Galakkan Kepeloporan Generasi Muda

PERTANIAN di Indonesia dibayangi sejumlah persoalan, mulai dari lahan pertanian yang tidak bertambah hingga regenerasi petani yang berjalan. Imbasnya cukup serius, yakni menurunnya produktivitas sektor pertanian di masa mendatang saat kebutuhan pangan meningkat.

Dalam diskusi ringan dengan anggota Komisi IV Fadholi, dijelaskan bahwa hal tersebut sudah ia proyeksikan sebelumnya. Persoalan lahan di Indonesia, menurut dia, bisa disiasati dengan pembukaan lahan baru dan menghentikan penggunaan areal pertanian untuk residensial.

Cara tersebut bisa dimulai dengan redistribusi lahan-lahan yang berpotensi terhadap petani dengan kepemilikan lahan kurang dari satu hektare.

"Petani ini minimal harus punya lahan satu hektare baru menguntungkan. Makanya saat ini sektor pertanian tidak dilirik oleh generasi muda karena mau untung gimana, wong untungnya kecil dari lahan yang seperempat hektare,” ungkapnya.

Adapun soal regenerasi, Ketua Kelompok Komisi IV dari Fraksi NasDem ini memaparkan, 65% generasi dari petani tidak tertarik menjadi petani. Salah satu penyebabnya faktor penghasilan tidak stabil jika dibandingkan dengan bekerja di sektor manufaktur. Keadaan ini diperparah dengan kecilnya kontribusi dunia pendidikan terhadap kemajuan pertanian.

Untuk mengatasinya, pemerintah harus memberikan perhatian dan kontribusi besar. Sebagai langkah awal, pemerintah perlu menciptakan kepeloporan generasi muda untuk terjun langsung ke ladang melalui pendidikan.

Di tingkat pendidikan menengah, ia mengimbau pemerintah untuk menggalakkan kembali Sekolah Menengah Pertanian Atas (SMPA) yang sempat meredup. Transfer pengetahuan terkait pertanian modern bisa menjadi fokus perhatian agar lebih menarik dalam benak siswa.

"Menggalakkan SMPA ini bisa menjadi langkah awal, kalau pun tidak diteruskan ke jenjang perguruan tinggi, sudah punya bekal. Kalau pun melanjutkan kuliah, bagusnya konsisten memilih pertanian,” tegasnya.

Di jenjang perguruan tinggi, menurutnya, pemerintah perlu merangsang para mahasiswa untuk menjadi pengusaha di bidang agrobisnis. Ia mengakui bahwa untuk mengarah ke sana akan sangat sulit.

Kendati demikian, pemerintah bisa melakukan serangkaian kebijakan yang mengarusutamakan pertanian. Rangsangan itu bisa berbentuk insentif bagi pengusaha muda, baik itu pajak maupun perlindungan harga jual.

"Pemerintah juga harus menyediakan lahan garapan, dan pengawalan terhadap bisnis tersebut sampai stabil. Dan yang tidak kalah penting adalah membuka pasar dalam negeri dan luar negeri untuk para generasi pertanian ini," pungkasnya. (RO/OL-5)