Petani Rotan Minta Kran Ekspor Dibuka

PERHIMPUNAN Petani Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan (PEPPIRKA) mendesak agar pemerintah membuka kembali kran ekspor rotan yang dilarang pemerintah sejak 2011.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal PEPPIRKA Iwan Riyadi, Minggu (22/5), di Banjarmasin.

"Pemerintah harus membuka kembalikran ekspor rotan dan pengaturan tata niaga rotan untuk menyelamatkan nasib petani dan industri rotan dalam negeri," tegasnya.

Terpuruknya industri rotan di Tanah Air dinilai merupakan dampak dari pemberlakuan PP Nomor 35 Tahun 2011 tentang larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi yang memukul petani dan industri rotan.

PEPPIRKA menjamin para petani rotan siap memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan sisanya baru diperuntukkan untuk ekspor.

Dampak dari pemberlakuan PP 5/2011 menyebabkan petani rotan enggan memanen, karena harga rotan yang terus anjlok.
Sebelumnya, harga rotan di tingkat petani mencapai Rp4.000-Rp5.000 per kilogram, kini tinggal Rp750 per kilogram, itu pun dengan pembayaran yang selalu tersendat.

Selain itu, melimpahnya bahan baku rotan di pasaran membuat pengusaha rotan juga lebih mudah mempermainkan harga rotan di tingkat petani, sehingga kadang petani terpaksa menjual rotan dengan harga lebih rendah lagi, daripada rotan menjadi rusak karena terlalu lama ditumpuk tanpa pembeli.

Bila pemerintah bersedia untuk mengevaluasi kembali perdagangan rotan, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka kondisi tersebut bisa diatasi, petani tetap bisa bekerja dan bisa menghasilkan, sedangkan pengusaha lokal bisa mendapatkan harga yang layak.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan pihaknya prihatin dengan nasib para petani rotan yang terpuruk di Kalimantan. Pihaknya berjanji akan berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani rotan.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih Habib Said Ismail mengatakan pihaknya terus mendesak agar pemerintah segera membuka kran ekspor rotan ini, untuk melindungi dan mengembangkan petani rotan maupun industri rotan dalam negeri.
Dia menyebut dampak lain dari larangan ekspor rotan ini adalah maraknya penjualan areal kebun rotan menjadi perkebunan lain seperti kelapa sawit dan beralih profesinya para petani rotan menjadi buruh perkebunan.(OL-4)