Paparan Menteri Keuangan masih Normatif

RAPAT Paripurna DPR dengan agenda mendengarkan keterangan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengenai asumsi dasar APBN 2017, berlangsung Jumat (20/5). Dalam paparannya, Bambang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar di angka 5,3% sampai 5,9% dengan tetap menjaga tingkat inflasi di angka 3% - 5%.

Begitu pula dengan pendapatan negara, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kinerja perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sektor pajak, pemerintah akan tetap berusaha menaikkan rasio pertumbuhan pajak perahun. Kendati targetnya tinggi, Bambang menegaskan tidak akan menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi pemerintah ialah anjloknya harga minyak dan gas bumi (migas) di pasar global. Hal ini akan berdampak pada proses eksploitasi dan eksplorasi migas.

Menanggapi itu, anggota Komisi XI Donny Priambodo berpendapat bahwa paparan Menkeu itu masih bersifat normatif. Menurutnya, terlalu dini untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia secara makro di pertengahan triwulan kedua ini. Sebab, kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan pada kondisi yang stagnan dan cenderung terjadi perlambatan ekonomi.

“Masih dini, dan hal apa pun bisa terjadi kalau Amerika dan China mengeluarkan kebijakan yang bisa jadi menguntungkan atau memukul perekonomian (kita)," ungkapnya seusai mengikuti rapat.

Menurutnya, masa depan ekonomi dalam negeri, secara umum masih tergantung pada dua kutub ekonomi besar itu. Saat ini, Amerika masih menahan kebijakan ekonomi yang berisiko tinggi.

Hal ini karena pemerintahan Barack Obama akan berakhir seiring dengan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Oleh karenanya, kondisi ekonomi global baru bisa terlihat di pemerintahan baru.

Adapun posisi Tiongkok, menurut politikus NasDem ini, juga tidak bisa dikesampingkan. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini mampu menyebar pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Di tengah perlambatan ekonomi ini, dia mewanti-wanti, jangan sampai Tiongkok mengulang kebijakannya memangkas mata uangnya. Sebab hal ini akan berakibat buruk terhadap perekonomian Indonesia.

Donny berpandangan, pemerintah harus lebih khawatir terhadap proyeksi melesetnya pendapatan negara tahun ini. Secara agregasi, diperkirakan pendapatan negara meleset Rp290 triliun dari target penerimanan sektor pajak dan nonpajak sebesar Rp1.822,5 triliun.

“Yang berkontribusi pada rendahnya pendapatan negara adalah anjloknya harga minyak dari US$50 per barel menjadi sekitar US$30 per barel. Jadi, negara tidak punya untung di situ. Target pajak juga kan meleset,” paparnya.

Kendati pemaparan Menkeu dinilainya normatif, tetapi Donny yakin pemerintah akan mampu mengupayakan yang terbaik bagi perekonomian dalam negeri. (RO/OL-5)