DPR Bakal Panggil Maskapai Bermasalah

ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Fauzih Amro mengungkapkan akan memanggil maskapai bermasalah yang sudah dikenakan sanksi belakangan ini.

"Kita akan panggil Kementerian Perhubungan dan Lion Air, termasuk Air Asia. Belum lama ini kan pilotnya mogok, itu hak mendasar, gaji, keamanan, kesehatan," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (21/5).

DPR, menurut Fauzih sangat mendukung sanksi yang diberikan Ditjen Perhubungan Udara kepada pihak Lion Air yang tidak menurunkan penumpang internasional di tempat semestinya. Sanksi-sanksi itu diantaranya membekukan ground handling selama lima hari, menutup 95 rute penerbangan yakni 93 domestik dan dua internasional, dan tidak memberikan izin rute baru baik intenasional maupun domestik.

DPR pun sudah memberi rekomendasi mengenai keselamatan dan kualitas penerbangan sesuai UU penerbangan No.1/2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri No.55 tentang keselamatan sipil dan Peraturan Menteri No.187 tentang penguasaan dibandarudaraan.

"Saya rasa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan sanksi ini memberikan efek jera baik pada Lion Air maupun penerbangan lain," imbuh Fauzih.

Masalah gugatan balik dari Lion Air sendiri ditanggapinya sebagai hak dari perusahaan. Namun dia yakin masyarakat memiliki penilaian tersendiri dengan posisi mendukung pemerintah. "Aturan sudah ada ya ditindak dengan tegas, mana bisa korporasi lawan negara," kata Fauzih.

Pengamat penerbangan, Chappy Hakim mengungkapkan gugatan balik yang akan dilayangkan Lion Air sebagai suatu kewajaran. Akan tetapi maskapai perlu tahu diri bahwa tugasnya mematuhi lembaga yang mengatur dan membuat aturan dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Jadi harus tahu dimana posisinya dan harus bagaimana, jadi saya pikir hal seperti ini hal yang mendasar, norma yang mendasar yang harus ditangani, jika dia tidak tahu posisinya dan tidak tahu garis bergeraknya maka yang akan terjadi seperti itu," papar Chappy. Sebagai operator semestinya Lion Air dan maskapai lainnya mematuhi regulator.

Mantan Kepala Staf AU itu juga mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah bertindak lebih berani kali ini dengan memberi efek jera tiada maaf. Dia menyebut itu sebagai fenomena pemegang otoritas.

"Kita lihat ada niatan baik untuk kembalikan rules of game, speed, power, accuracy. Negara jadi contracting speed," lanjutnya. Kontrol atau pengawasan terus menerus memang sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah terutama dari segi keamanan. (OL-2)