RI-Rusia Jalin Kerja Sama Berantas Illegal Fishing

INDONESIA dan Rusia sepakat menjalin kerja sama untuk memberantas praktik pencurian ikan secara ilegal atau illegal fishing. Kerja sama ditandai dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela acara ASEAN-Rusia Summit 2016, di Sochi, Rusia.

Kerja sama yang dilakukan berupa pemberian dukungan kepada Indonesia dalam forum-forum internasional, untuk mengagendakan IUU Fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC), sharing experience and best practice dalam penanganan IUU Fishing, penguatan kapasitas SDM, dan infrastruktur pengawasan sumber daya laut, serta menolak masuknya produk hasil IUU Fishing masuk ke negara masing-masing, serta kerja sama lainnya.

Selain pemberantasan illegal fishing, kedua negara juga sepakat bekerjasama di sektor investasi. "Kita juga sepakat terus mendorong investasi Rusia di Indonesia, di sektor maritim, infrastruktur, kereta api, dan pelabuhan juga minyak serta energi dan listrik", ungkap Presiden Jokowi, saat konferensi pers di Kediaman Presiden Putin Bocherov Rochey di Sochi, Rusia seperti dikutip dalam rilis KKP, Kamis (19/5).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah berdiskusi dengan Kepala Badan Federasi Perikanan Rusia Ilya Shestakov di Hotel Radison Paradise, Sochi. Dalam gelaran pertemuan tersebut, Menteri Susi menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kualitas produk kelautan dan perikanan, agar dapat mendukung ekspor Indonesia.

"Saya komit untuk memperbaiki kualitas ikan ekspor Indonesia. Jika tertarik, datang ke Indonesia. Kami punya aturan 100 persen kepemilikan asing dari yang sebelumnya hanya minoritas," kata Susi.

Selain itu, Menteri Susi juga berharap Rusia mendirikan pusat pengolahan ikan di Indonesia Timur. Dengan demikian, kualitas ikan ekspor Indonesia bisa makin meningkat.

"60% tuna di dunia datang dari Indonesia. Nelayan lokal banyak tangkap,dengan fasilitas yang bagus di freezing dan processing. Itu akan membuat produk kami lebih segar," lanjut Susi.

Menteri Susi juga menambahkan, pihak asing tidak bisa membuat perusahaan penangkapan ikan, tapi masih bisa membangun perusahaan pengolahan ikan dengan kepemilikan hingga 100%. "Saya sudah ditunjuk jadi special envoy untuk Rusia. Akan saya fasilitasi semuanya dari pemerintah (Rusia) hingga komunitas bisnis yang perlu berbisnis di Indonesia," paparnya.

Sementara menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BalitbangKP) KKP Zulficar Mochtar yang hadir mendampingi, Rusia menjadi salah satu negara tujuan ekspor perikanan Indonesia. Di 2013, ekspor perikanan Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur mencapai US$ 44,4 juta, Indonesia surplus US$ 39,5 juta. Lalu pada 2014 ekspornya anjlok hingga hanya US$ 7,6 juta saja. Meski demikian, Indonesia masih surplus US$ 926 ribu. Lalu pada 2015 mulai naik kembali menjadi US$ 13,8 juta.

Ada beberapa isu yang menjadi kepentingan Indonesia dalam diskusi tersebut. Pada 2 Mei 2016 telah dilaksanakan pertemuan Second Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Indonesia-Rusia, yang merupakan pertemuan tahunan pokja perdagangan yang berada di bawah kerangka pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Rusia. (OL-2)