Berandil dalam Proyek Infrastruktur

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melontarkan wacana improvisasi program kerja sama pemerintah-swasta yang memungkinkan masyarakat dapat memiliki saham di lahan-lahan yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur.

Program tersebut merupakan wacana kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat (public-private-people partnership/PPPP) yang merupakan perluasan dari skema kerja sama pemerintah-swasta.

"Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagian berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya, yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Arifin Rudiyanto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini. Wacana PPPP tersebut, kata dia, mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi (pemprov) NTB dan investor tersebut, muncul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

"Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Mungkin di lahan itu juga dibangun industri pengolahan," ungkapnya. Hingga saat ini, ujar dia, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan, kata Arifin, ialah besaran saham, komisi, dan juga besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

"Kebutuhan payung hukumnya juga sedang dibicarakan. Intinya agar semua pihak untung dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur itu," tutur dia.

Arifin mengharapkan jika proyek itu berhasil, skema PPPP dapat dikaji untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur dan lokasi lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan wacana Bappenas itu perlu dipikirkan masak-masak agar tidak terjadi distorsi. Ia pun menekankan perlunya kejelasan siapa rakyat yang dimaksud.

"Pertama kali, harus jelas rakyatnya itu siapa. Saya rasa definisi rakyat di sini juga harus diklarifikasi," kata dia saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Revrisond berharap skema yang kelak dihasilkan ialah yang betul-betul bisa menjangkau masyarakat kecil, bukan hanya yang menengah ke atas.

Merasa miskin
Dalam kesempatan terpisah, Chief Economist & Strategic Investments IGIco Advisory, Martin Panggabean meminta pemerintah mendorong belanja produktif, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Menurutnya, dengan belanja pemerintah yang terealisasi, investor atau masyarakat akan lebih optimistis menanamkan modal mereka. Ujung-ujungnya, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan mengencang.

Saat ini, ujar Martin, banyak orang tengah merasa miskin. Itulah yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa semakin menurun dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Konsumen harus merasa lebih kaya agar permintaan meningkat, kalau sekarang dengan pendapatan yang segitu-gitu saja tapi harga barang yang naik turun, kontraksi di perbankan, masyarakat jadi berubah sikap," jelasnya. (Ant/Ire/E-2)