Pemerintah Harus Kembangkan Inovasi Pertanian

PERSOALAN pangan dinilai selalu dialami oleh seluruh negara. Yang sering terjadi ialah produksi barang kebutuhan pokok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlu ada inovasi dan teknologi pertanian yang memadai. Dia menilai dua hal tersebut menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian di Tanah Air.

"Pemerintah harus berinovasi. Teknologi yang makin canggih saat ini juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan kita," tutur pria yang akrab disapa SBY itu dalam sebuah diskusi bertemakan pangan di Jakarta, Sabtu (14/5).

Dia mengakui dana yang dimiliki pemerintah terbatas. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk menggandeng swasta dalam menciptakan inovasi dan teknologi pertanian.

Dia sendiri menilai produksi pangan secara global dalam 10 tahun ke depan tidak akan bisa sebesar produksi pangan yang dihasilkan pada 10 tahun yang lalu. Alasanya, populasi manusia di dunia selalu meningkat setiap tahunnya dan hal itu membuat lahan pertanian semakin tergerus.

Presiden keenam RI tersebut mengatakan populasi manusia pada 2050 akan meningkat 60% dari jumlah populasi tahun ini. Dengan demikian, kebutuhan akan bahan pokok pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai juga bakal meningkat 60%.

"Tapi jika saya ditanya, apakah pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Saya akan menjawab, ya harus bisa! Pemerintah harus bisa membangun banyak infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan menambah teknologi untuk meningkatkan produktivitas," papar SBY.

Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai pemerintah daerah juga harus turun tangan dalam membehani persoalan pangan daerahnya. Dana desa yang tahun ini dikucurkan sebesar Rp46,9 triliun harus bisa dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di setiap desa dengan membeli alat-alat pengering padi dan membuat gudang penyimpanan pangan. Dengan demikian, nilai Mari, daerah bisa mencapai ketahanan pangan dari produksi sendiri.

"Setiap desa kan mendapat dana. Jadi, mungkin melalui dana desa yanb tepat guna, bisa digunakan untuk membantu petani. Lalu, jangan juga hanya fokus ke petani, tapi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan juga harus diperhatikan," tukas Mari.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga menilai pemerintah daerah harus bisa menyediakan infomasi yang memadai kepada petani. Yang seringkali terjadi, tandasnya, petani tidak memiliki informasi soal harga beras di pasar dan sasaran pembeli hasil panennya.

"Petani biasanya hanya tahu menjual hasil panennya di ijon. Nah, pemerintah harus bisa memfasilitasi petani supaya mereka punya informasi dan daya tawar dalam hal harga jual mereka," imbuhnya.(OL-4)