Kemendag Bentuk Tim Harga Pangan

KEMENTERIAN Perdagangan tengah menyusun tim ketersediaan dan stabilisasi harga setelah peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian harga untuk komoditas pangan utama ditandatangani.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani perpres yang sejatinya telah diajukan sejak awal tahun itu. "Sudah (ditandatangani)," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto melalui pesan singkat, kemarin.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki juga memastikan keterangan lebih lanjut mengenai perpres pengendailan harga akan diinformasikan besok (Rabu, 16/6).

Setelah mendapat informasi bahwa perpres telah ditandatangani dan tinggal menunggu pencatatan pada lembar negara di Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengungkapkan pihaknya langsung menyusun tim ketersediaan dan stabilisasi harga.

"Kita bergerak cepat, begitu perpres ini ditandatangani, kita langsung menyiapkan peraturan menteri sebagai turunan dari perpres itu. Salah satunya menyusun tim stabilisasi harga," ungkap Rachmat saat berkunjung ke kantor Media Group, kemarin.

Selain menetapkan 11 komoditas pangan utama (beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai), Kemendag juga memasukkan usulan pembentukan tim stabilisasi harga.

Tim stabilisasi harga bertugas memberi masukan atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor.

Perpres juga akan mengatur penetapan harga. "Tapi kita belum tahu apakah akan tetapkan harga acuan atau harga eceran tertinggi. Yang pasti prioritas Kemendag saat ini ialah memastikan harga-harga komoditas pokok mulai stabil," kata Rachmat.

Ia memerinci semua komoditas pangan utama, di antaranya beras, gula, dan minyak goreng, dalam jumlah yang berlimpah (over stock). Meski terjadi kenaikan harga, Rachmat menegaskan hal itu masih dalam batas wajar, yakni rata-rata naik 0,6%. "Memang ada yang defisit stoknya, seperti cabai, tapi mudah-mudahan bulan ini mulai panen lagi sehingga harga bisa normal."

Spekulan
Dengan terbitnya perpres tersebut, Rachmat menegaskan ruang gerak para spekulan makin terbatas, apalagi pemerintah telah mengintervensi dengan melakukan operasi pasar (OP).

"Kita harus atur rantai distribusi dari produsen sampai konsumen. Dari pengamatan kami, spekulan muncul di rantai itu karena sistem tata niaganya tidak jelas, lalu kurang pengawasan," imbuhnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, seusai bertemu Jokowi di Kantor Presiden, kemarin, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberantas mafia yang bergerak di segala lini, baik mafia beras maupun pangan lainnya. 

"Wahai para mafia, jangan main-main karena ini akan menjadi sebuah gerakan masyarakat madani bersama pemerintah, karena Anda semua adalah orang-orang yang telah merusak kehidupan rakyat ini, yang telah menghalangi kemakmuran," tegas Din. (Wib/Ire/Cah/X-10)