Tata Kelola DAK Harus Dibenahi

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan agar mekanisme tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dibenahi dan diperbaiki. Pengelolaan DAK yang ditransfer setiap tahun oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tradisi lama yang harus segera ditinggalkan.

"Kita ingin meningalkan pola-pola lama yang penganggarannya tidak didasarkan pada prioritas atau kebutuhan. Sering kita lihat, dalam prakteknya kurang transparan karena ada lobi-lobi, politisasi, dan lainnya," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).

Menurut Presiden, program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses-proses penganggaran yang efektif dan tepat sasaran. Penganggaran yang tidak berdasarka pada prioritas program, kata Jokowi pada akhirnya membuat penyerapan DAK tidak maksimal hingga menyisakan kas anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

"Saya beri contoh, misalnya di bidang pendidikan, dialokasikan Rp10,4 triliun sementara realisasinya hanya Rp2,6 triliun. Di bidang kesehatan, dialokasikan Rp 1,9 triliun sementara realisasinya Rp619 miliar. Di bidang pertanian, dialokasikan Rp 6,1 triliun realisasinya Rp3,9 triliun. In kala kit lihat ada mekanisme yang perlu dibenahi," paparnya.

Presiden meminta dilakukan pembenahan tata cara alokasi anggaran beserta pengawasan realisasi proyek di lapangan. Ia juga mengingatkan agar aloka DAK harus money follow program, bukan money follow function.

"Pengawasan juga harus diikuti, jangan sampai di akhir tahun taunya hanya rampung 30 persen. Saya tidak ada tawar menawar dan lobi untu masalah DAK ini. Untuk menjamin itu, saya minta laporan penggunaan DAK dan pemanfaatan pengawasan kita," pungkas Presiden. (OL-2)