Saatnya Genjot Belanja

BELANJA pemerintah hingga awal Mei masih jauh dari target belanja dalam APBN 2016. Kementerian Keuangan mencatat, per 8 Mei 2016, realisasi belanja pemerintah baru 28% dari target. Artinya, belanja pemerintah jelang pertengahan tahun bahkan belum mendekati separuh dari yang ditargetkan.

Pemerintah baru membelanjakan anggaran sebesar Rp586,8 triliun, sedangkan target hingga akhir tahun Rp2.095,7 triliun. Lambatnya realisasi belanja pemerintah itu menjadi salah satu pemicu melemahnya pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016 yang hanya 4,92%.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdalih ruang gerak pemerintah dalam membelanjakan anggaran cukup terbatas karena penerimaan yang masuk ke kas negara juga tak optimal. "Penerimaan baru sekitar 23%," kata Bambang di kantornya, kemarin.

Penerimaan negara baru mencapai Rp419,2 triliun dari total Rp1.822,5 triliun yang ditargetkan di 2016. Akibatnya, per Mei, defisit anggar­an sudah mencapai Rp167,6 triliun atau setara 1,3% dari asumsi PDB Rp12.703,8 triliun. "Tapi sekarang defisitnya masih cukup managable," ujar Bambang.

Di tempat lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penyerapan anggaran di awal tahun yang rendah cukup wajar karena proyek pemerintah yang direncanakan sejumlah kementerian masih proses tender. "Jangan lupa juga, triwulan pertama ini lebih baik daripada triwulan pertama tahun sebelumnya. Tapi memang lebih rendah daripada triwulan akhir tahun lalu," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Secara khusus ia meminta kementerian/lembaga meniru proses tender yang dijalankan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyerapan anggaran di kementerian itu, kata dia, cukup baik karena proses tender dilakukan jauh-jauh hari.

Tiga kementerian
Menkeu dan Wapres boleh saja memaklumi, tapi fakta realisasi belanja rendah tersebut cukup membuat geram Presiden Joko Widodo. Saat memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta, kemarin sore, ia menuding hal itu terjadi karena baru tiga kementerian yang merealisasikan belanja dari awal tahun.

"Kelihatannya awal tahun ini yang gerak satu, dua, tiga kementerian, yang lain saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak rutinitas," kata Presiden saat memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Karena itu, ia kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga mempercepat belanja karena dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. "Pada kesempatan ini, saya ulang kembali agar kuartal kedua tahun ini belanja modal, barang segera direalisasikan semua kementerian/lembaga, semuanya," kata Jokowi.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati sepakat reali­sasi belanja pemerintah yang masih rendah harus dikejar menjadi lebih produktif lagi, sebab keterbatasan dalam menyerap anggaran belanja pemerintah tentu akan menekan pertumbuhan.

"Kecilnya government spending terbukti telah membuat pertumbuhan di kuartal pertama menjadi rendah. Maka pemerintah harus konsisten menyalurkan stimulus fiskal, misalnya bagaimana mencari formulasi supaya penyerapan lebih optimal," pungkas Enny. (Deo/Pol/E-1)

nuriman@mediaindonesia.com