BUMN Energi Butuh Intervensi Presiden

HOLDING Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai perlu untuk memitigasi keterhimpitan sektor migas akibat terus merosotnya harga minyak dunia. Urgensi terbentuknya holding yang masih terkendala regulasi itu dinilai perlu mendapat intervensi langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau untuk membangun kereta cepat Jakarta - Bandung presiden begitu siap, ini lebih penting. Pak jokowi mestinya pimpin langsung," ujar peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam seminar di Hotel Dharmawangsa di Jakarta, Selasa (10/5).

MenurUt Marwan holding ini harus bersifat lex specialis dengan kewenangan sebagai kustodian atas cadangan minyak dan gas nasional. Dengan fungsi itu diharapkan holding energi bisa meningkatkan kemampuan investasi dari USD 2-7 miliar menjadi USD 12-17 miliar.

"Dalam 1,5 tahun harga minyak dunia turun sampai 75%, ini butuh strategi khusus supaya industri migas bisa bertahan," kata Marwan.

Hal senada disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Dalam materi yang penyampaiannya diwakilkan staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan Rudi Nugraha lantaran yang bersangkutan berhalangan hadir,

Sofyan menyebut dampak penurunan harga minyak amat signifiikan pada provinsi penghasil migas seperti Riau dan Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan negatif masing-maisng 0,22% dan 0,85% di tahun 2015. Bukan hanya itu, penurunan harga minyak juga menyebabkan penerimaan negara merosot jauh dari target sehingga APBN 2016 memerlukan perubahan dengan memotong belanja.

"Pak Sofyan berhalangan hadir karena harus ke istana negara bahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk itu... Belanja yang sudha pasti dipotong itu untuk pendidikan sampai Rp6 triliun, yang lain juga ada," jelas Rudi yang mewakili Sofyan Djalil.

Menurut Rudi, dana ketahanan energi menjadi perlu untuk menjadi bantalan dimasa seperti ini. Sayangnya kebijakan itu masih penuh dengan kontroversi, termasuk siapa pengelolanya.

Selain holding BUMN Energi dan dana ketahanan energi, Rudi mengungkapkan pemerintah sudah membuat cetak biru sektor pariwisata yang diharap mampu menambal lubang penerimaan dari sektor migas dalam 3-5 tahun ke depan. "Kontribusinya bisa lebih besar dari migas," katanya. (OL-2)