Tanpa Perpres Sulit Kejar Spekulan

KETIMBANG menerbitkan aturan pengendalian harga, pemerintah lebih memilih cara lama, yaitu melakukan operasi pasar (OP) sembari mengancam para pedagang untuk tidak memainkan harga dan menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan pengalaman setiap kali menghadapi puasa dan Lebaran, pemerintah sulit menekan inflasi sekalipun te lah menggelontorkan stok bahan pangan melalui operasi pasar.

Rata-rata inflasi pada Ramadan 2012-2014 sebesar 1%, bahkan infl asi pada Ramadan (Agustus) 2013 sempat me nyentuh 1,12%. Dalam menghadapi puasa Ramadan tahun ini, Presiden Joko Widodo meluncurkan OP khusus beras dan gula secara nasional di Gudang Bulog, Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat, kemarin. Jokowi pun mengancam
akan menindak tegas pelaku penimbun bahan pokok yang sering kali bermain harga, khususnya jelang Ramadan.

"Jangan ada yang bermainmain harga. Kalau ada yang main-main, pasti saya kejar." Pemerintah memang hanya menggunakan strategi OP tanpa menerbitkan amanat perundangan yang baru, seperti UU No 7/2014 tentang Perdagangan. Padahal, Pasal 25 dan 29 dalam UU itu mengamanatkan pembuatan peraturan presiden (perpres) untuk menetapkan jenis komoditas penting dan aturan penyimpanan.

Tujuannya mengendalikan stok dan harga. Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai intervensi pemerintah lewat OP tidak akan efektif menahan infl asi yang selalu terjadi saat Ramadan. Ancaman bagi spekulan yang menimbun barang juga tidak memberi efek jera karena instrumen yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan harga masih kurang.

"Selama pemerintah tidak memiliki instrumen pengendali dan penyangga yang kuat, akan sulit untuk memengaruhi harga pasar,” ujar Enny kepada Media Indonesia, kemarin. Ia menilai OP tidak cukup ji ka hanya dilakukan pada pedagang di pasar. Operasi juga harus dilakukan pada konsumen untuk mengetahui bagaimana
keadaan sebenarnya dari sisi mereka.

"Jika hanya di pedagang, justru hanya akan menambah dominasi di pasar, apalagi untuk bahan pangan yang daya tahannya pendek. Pedagang bisa memainkan harga di situ agar barang jualannya tidak busuk," papar Enny. Kendali Harga Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba juga berpendapat pentingnya instrumen pengendalian harga seperti termuat dalam draf perpres tentang pengendalian komoditas penting yang diajukan Kementerian Perdagangan.

Menurutnya, para pedagang bingung dan merasakan kendali pasar atau patokan harga tidak ada. Selain itu, daya beli masyarakat saat ini berkurang. Konsumen yang  biasa membeli 1 kg cabai, misalnya, sekarang hanya membeli 1/4 kg. "Pedagang mengaku pemerintah tidak hadir dalam penen tuan harga. Menurut mereka, tidak ada untungnya juga menimbun dan menaikkan harga karena tidak ada yang beli," ujar Parlindungan ketika dihubungi, kemarin. Sementara itu, dalam peluncuran OP, Presiden Jokowi menjamin stok kebutuhan pangan dalam posisi aman.