Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Sektor Lain

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung program pemerintah di sektor lain dengan cara menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur PUPR yang komplementer dan sinergis dengan pembangunan berbagai sektor prioritas nasional.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, A Hermanto Dardak menyatakan dengan melihat kepentingan nasional maka sinergi harus dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga termasuk lintas sektor di luar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan bandara serta kawasan prioritas lainnya.

Dengan pola ini pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.

Dukungan tersebut antara lain pada pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan tol laut, pembangunan 15 bandar udara (bandara), dan pengembangan 60 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP).

"Selain itu juga ada pembangunan intermoda kereta api, pembangunan 15 Kawasan Prioritas (KI) untuk 2015-2019, pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta pengembangan 48 Kota Terpadu Mandiri," jelas Dardak di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk pengembangan tol laut, Dardak menyatakan hal tersebut sudah menjadi prioritas pemerintah berdasarkan rapat koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, beberapa waktu lalu. Dalam rapat koordinasi tersebut ditegaskan bahwa pengembangan tol laut harus didukung pula dengan integrasi pelabuhan.

Dia mencontohkan pelabuhan Kuala Tanjung yang akan menjadi pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia bagian barat yang secara hirarkis akan didukung berbagai pelabuhan utama, pengumpul maupun pelabuhan pengumpan, terkoneksi secara hirarkis dengan jalan arteri, kolektor maupun lokal serta pengembangan perkotaan pantai baik berskala nasional, wilayah, maupun lokal sehingga memberi keteraturan pelayanan berjenjang yang efisien. Sedangkan di sisi lain, pelabuhan Bitung akan menjadi pintu masuk internasional di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, Dardak menyatakan dukungan Kementerian PUPR untuk pembangunan 15 bandar udara antara lain tersebar di Letung dan Tambelan di Sumatra, Kertajati Majalengka di Jawa, Kabir-Patar di Bali-Nusa Tenggara Timur, serta Muara Teweh Beringin, Tebelian Susilo, Maratua, Samarinda Baru, Temindung/Sungai Siring, dan Buntu Kunik Pontiku/Tana Toraja Baru, di Pulau Kalimantan.

Di Pulau Sulawesi, pembangunan bandara dilakukan di Morowali, Miangas, dan Siau Sitaro, dan di Maluku dibangun di Namniwel Namlea dan Werur, serta di Papua akan dibangun bandara di Koroway Batu.

Berkoordinasi
Selain pembangunan tol laut dan bandara, Kementerian PUPR mendukung program di sektor lain dengan membangun jaringan jalan nasional untuk mendukung 60 ASDP yang melayani angkutan penyeberangan antarprovinsi.

Dari 60 ASDP tersebut, sebanyak 27 ASDP nantinya diakses oleh jaringan jalan nasional, dan 12 ASDP didukung penambahan jaringan jalan nasional.

Ke-60 ASDP itu seperti, Meulaboh di Aceh, Tanjung Api Api di Sumatera Selatan, Gilimanuk di Bali, Mamuju di Sulawesi Selatan, dan Sorong di Papua. "Koordinasi dengan PT ASDP pun dilakukan terkait pengembangan kawasan dan pelabuhan Tanjung Api Api di Provinsi Sumatra Selatan," tambah Dardak.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur lain seperti, perlintasan tidak sebidang, peningkatan akses jalan ke stasiun, dukungan mitigasi banjir, dan dukungan air bersih.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR akan berkoordinasi terkait dengan perencanaan pembangunan jalur kereta api khususnya pada kawasan yang menjadi tulang punggung (back bone) wilayah pertumbuhan di suatu daerah. Diharapkan dengan koordinasi seperti itu nantinya dapat mendukung potensi daerah. Misalnya provinsi Aceh sebagai lumbung pangan nasional," tutur Dardak.

Kawasan industri dan KSPN
Selain infrastruktur untuk perkeretapian nasional, Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan 47 kawasan industri dengan prioritas 15 kawasan industri.

Ke-15 kawasan industri itu di antaranya, Kuala Tanjung dan Sei Mangkei di Sumatra Utara, Tenggamus di Lampung, Sayung (Jatengland) di Jawa Tengah, Ketapang dan Landak di Kalimantan Barat, JIIPE Jawa Timur, Batulicin di Kalimantan Selatan, serta Teluk Bintuni di Papua Barat.

"Dukungan kami untuk kawasan industri ini penting sehingga daerah itu mendapatkan nilai tambah. Seperti di Simalungundi Sumatra Utara dengan perkebunan sawitnya. Kelapa sawit nantinya tidak hanya diekspor, tapi juga diberikan nilai tambah dengan membangun industri hilir yakni, di Sei Mangkei," jelas Dardak.

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satunya untuk Pulau Sumatera, Kementerian PUPR memprioritaskan KSPN pada Danau Toba serta Tanjung Kelayang di Bitung.

"Untuk Danau Toba, bahkan pemerintah berencana membentuk Badan Otorita Danau Toba agar pariwisata di area itu dapat dikelola dengan baik," terang Dardak.

Apalagi dari sisi infrastruktur jalan, Kementerian PUPR kini tengah menyiapkan peningkatan mutu jalan lingkar Samosir, peningkatan jalan Tele-Pangururan, dan pembangunan fasilitas cruise ship, kapal yang mengelilingi Pulau Samosir.

"Dengan fasilitas dan kemudahan akses jalan itu, pemerintah berharap wisatawan asing yang menggunakan kapal pesiar bisa mampir menikmati keindahan Danau Toba," urai Dardak.

Dengan fokus pada 10 KSPN tersebut, kawasan pariwisata tersebut perlu diberi nilai tambah terutama dengan membangun infrastruktur menuju kawasan wisata tersebut, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kota Terpadu Mandiri
Terkait program 48 Kota Terpadu Mandiri yang digagas pemerintah, Kementerian PUPR akan mengkaitkan antara pengembangan kawasan agropolitan dengan rantai agrobisnis, sehingga nantinya diharapkan terbangun kota-kota berbasis agrikultura yang kuat.

Dengan begitu, pengembangan Kota Terpadu Mandiri yang berbasis pada agropolitan tersebut memberi keuntungan dan nilai tambah kepada petani karena petani lebih bisa memasarkan produk mereka.

"Namun, tentunya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah ini sangat membutuhkan koordinasi dan keterpaduan semua pihak, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Pembangunan infrastruktur yang optimal dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegas Dardak.(Mus/S-25)