Indonesia Tagih Komiten Nyata Paris Agreement

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih komitmen negara-negara yang bersepakat dalam Paris Agreement untuk menunjukkan hasilnya. Pasalnya sejak ditandatangani pada 2016, upaya melawan perubahan iklim hanya menghasilkan kebisingan tanpa buah yang manis.

Hal itu disampaikan dalam Asia House Conference bertema The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia's Sustainablity Goals secara virtual, Kamis (30/9). Pernyataan itu terlontar lantaran banyak pertanyaan ditujukan kepada Indonesia namun tanpa solusi atau dukungan nyata.

"Kami akan melakukan pekerjaan rumah kami. Tapi jangan biarkan Indonesia mengerjakan pekerjaan rumahnya dan kemudian global hanya datang dari pertemuan pertemuan, pidato-pidato, kesepakatan dan kesepakatan tetapi tidak ada uang nyata," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, upaya untuk melawan perubahan iklim itu membutuhkan dana yang cukup besar. Dengan keterbatasan anggaran, Indonesia berupaya menjalankan komitmennya dalam Paris Agreement. Pasalnya Indonesia juga memiliki misi prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih layak konsumsi, melakukan transformasi kesehatan, dan mendorong mutu pendidikan nasional.

"Jadi ini akan menjadi sesuatu yang bagaimana kita akan tetap bisa membiayai (melawan perubahan iklim) dengan (biaya yang) terjangkau, kita transformasi dengan manfaatnya ini akan dinikmati oleh semua orang, terutama mereka yang prasejahtera," jelas Sri Mulyani.

"Tapi kami secara alami akan berpartisipasi (menjalankan komitmen Paris Agreement), kami selalu berdiskusi dan saya tidak malu untuk menjelaskannya, berapa banyak yang kami mampu. Bagaimana kita mampu," tambahnya.

Diketahui, melalui Paris Agreement Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2030. Komitmen itu kemudian dituangkan dalam UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). (OL-8)