Buruh Berharap Pemerintah Atur Skema Upah Riil

HARAPAN Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri agar para buruh memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dengan penuh kegembiraan tidak sia-sia.

Kemarin, ribuan buruh yang berdatangan dari Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang menyampaikan pendapat mereka secara damai dan tertib di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam perjalanan menuju ke istana, para buruh menaati larangan orasi di sekitar Bundaran HI karena berbarengan car free day atau hari bebas kendaraan.

Bundaran HI menjadi titik kumpul buruh sebelum mengarah ke kawasan depan Istana Merdeka sekitar pukul 12.00 WIB.

Di sana para buruh membungkus aksi menyatakan pendapat dalam suasana gembira.

Dari atas kendaraan, salah seorang orator mengajak massa yang hadir untuk berjoget dan menikmati hiburan musik bersama.

"Hari ini ialah Hari Buruh. Agar meriah, mari kita mulai dengan Goyang Dumang bersama."

Ketua Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia Mohammad Irayadi mengakui, selama ini perjuangan para buruh sudah banyak mendapatkan keberhasilan.

"Kami mengakui banyak perusahaan telah melakukan perubahan."

Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Istana Merdeka berlangsung hingga sekitar pukul 13.00.

Massa lalu berangsur-angsur beralih menuju Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyaksikan hiburan musik dari grup band Gigi dan Marjinal.

Di GBK, para buruh mendeklarasikan organisasi buruh yang diberi nama Rumah Rakyat Indonesia atau RRI.

Di sisi lain, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyatakan pemerintah harus mengintervensi upah buruh yang dinilainya semakin tergerus.

"Kami tidak berbicara upah nominal, tetapi upah riil. Pemerintah harus punya skema untuk buruh terkait transportasi murah, perumahan murah, dan kesehatan murah."

Timboel pun berharap pemerintah proaktif dalam menegakkan hukum bila terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh.

"Aparat harus datang jika dia mendengar kabar ada hubungan industrial yang tidak baik antara pekerja dan pengusaha seperti tidak diberinya THR atau gaji telat."

Pengangguran bertambah

Saat menanggapi keluhan berbagai organisasi buruh tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah concern terhadap persoalan buruh.

"Namun, pemerintah juga harus memikirkan orang yang belum bekerja. Banyak orang belum bekerja. Setiap tahun pengangguran bertambah 2,5 juta orang. Itu bisa menambah orang tidak bekerja atau mengurangi orang diterima bekerja."

Langkah ke depan, lanjut Darmin, pemerintah mencoba tidak terbawa arus ekonomi global.

Caranya, dengan membangun infrastruktur, mempercepat pengeluaran APBN, mengundang investasi dan pengembangan SDM.

"Kita ingin segera keluar dari abnormalnya dunia ini. Kalau enggak berani mendorong perkembangan infrastruktur, sudah pasti kita ikut arus." (Jes/Ire/Beo/OL/X-4)