Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tengah menyiapkan sejumlah instrumen repatriasi untuk menempatkan dana terakumulasi hasil pengampunan pajak. Seluruh dana tersebut diprioritaskan masuk ke pasar keuangan dalam untuk menopang pembiayaan dan mendorong pertumbuhan.
"Instrumennya sudah disiapkan. SBN (surat berharga negara), deposito satu bulan, surat berharga BUMN, terus kalau dari OJK ada reksa dana penyertaan terbatas, sama terakhir ke modal ventura,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (27/4).
Menurutnya, seluruh instrumen tersebut siap menampung seluruh dana repatriasi. "Tapi itu semua tergantung persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR," ujar Menkeu.
Skema repatriasi juga mengharuskan penempatan dana ke instrumen keuangan berjangka panjang. Hal itu dilakukan agar dana tersebut tidak keluar masuk begitu saja.
“Pokoknya, holding period 3 tahun. Bertahan atau enggaknya tergantung kemampuan kita menjaga. Intinya, ketika itu semua masuk baik yang portfolio maupun riil dana tersebut betah di Indonesia,” jelas Bambang
Ia percaya potensi dana repatriasi hasil pengampunan pajak terbilang cukup besar menambah likuiditas pasar keuangan di dalam negeri. Dia yakin dana repatriasi bakal melebihi angka perkiraan Bank Indonesia sebesar Rp 560 triliun. “Ya kita lihat aja nanti. Otoritas moneter itu kan gak ngerti ruang fiskal. Ya udah selesai,” ungkap Menkeu.
Begitu pula dengan tarif tebus yang akan diterapkan pemohon pengampunan pajak. Usulan terakhir pada tarif tebus pengampunan pajak yang diajukan pemerintah kepada parlemen sebesar 2-6 persen dari total aset. Tapi, penetapan besaran tariff tebus itu pun masih bergantung kesepakatan dengan DPR.
Bambang optimistis parlemen akan segera mengesahkan aturan pengampunan pajak tahun ini. “Ya pokoknya begitu diundangkan langsung kita mulai, tax amnesty itu kan memang gak usah lama-lama. Kita lihat, kan masih pembahasan dengan parlemen. Kalau tahun ini cuma ada ruang 7 bulan untuk lakukan tax amnesty maka nanti kita lihat adjustmennya.” (OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved